beritax.id – Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menargetkan pembangunan dapur sehat di 200 lapas dan rutan tahun 2026. Dapur sehat tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas nasional pemerintah.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut dapur sehat akan memberdayakan warga binaan bersertifikat. Sebanyak 50 titik dapur sehat direncanakan dibangun pada tahap awal sebelum diperluas ke 200 lokasi nasional.
Program Dapur Sehat dan Arah Kebijakan Negara
Program dapur sehat melibatkan narapidana terlatih untuk memasak kebutuhan Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat sekitar. Pemerintah menilai pemanfaatan lapas sebagai dapur produksi dapat meningkatkan efisiensi dan partisipasi sosial warga binaan.
Agus Andrianto menyatakan program ini berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi bila dikelola secara profesional dan akuntabel. Saat ini terdapat ratusan dapur lapas bersertifikat higienis serta ribuan warga binaan telah mengikuti pelatihan teknis pangan.
Peringatan Partai X: Negara Tidak Boleh Abai Transparansi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan tujuan negara bersifat fundamental. Negara memiliki tiga tugas utama yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
Menurut Prayogi, program Makan Bergizi Gratis harus memastikan perlindungan hak rakyat atas pangan sehat dan aman.
Pelibatan warga binaan tidak boleh menjadi celah eksploitasi atau penyimpangan anggaran publik.
Partai X memandang pemerintah hanyalah pelayan rakyat, bukan pemilik kekuasaan atas sumber daya negara.
Setiap kebijakan publik wajib dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan sesuai prinsip kenegaraan.
Risiko Pengelolaan dan Tantangan Implementasi
Program berskala nasional berpotensi menimbulkan risiko tata kelola jika pengawasan tidak diperkuat sejak awal. Distribusi anggaran, pengadaan bahan pangan, dan pengawasan kualitas harus terbuka dan dapat diaudit publik.
Tanpa transparansi, program sosial rawan menjadi proyek birokrasi yang menjauh dari tujuan kesejahteraan rakyat. Negara wajib memastikan dapur sehat tidak mengorbankan hak konsumsi warga binaan sendiri.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Pangan Publik
Partai X menegaskan negara adalah entitas rakyat, wilayah, dan pemerintah yang bekerja demi kesejahteraan bersama. Pemerintah hanya sebagian kecil rakyat yang diberi mandat menjalankan kebijakan secara bertanggung jawab.
Pangan bergizi merupakan hak dasar rakyat yang harus dijamin tanpa diskriminasi dan kepentingan sempit. Kebijakan pangan harus berlandaskan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan konstitusi.
Solusi Partai X untuk Program MBG
Partai X mendorong audit publik berkala terhadap seluruh dapur sehat lapas dan rutan.
Digitalisasi rantai pasok pangan perlu diterapkan untuk mencegah manipulasi dan kebocoran anggaran.
Pelatihan warga binaan harus disertai sertifikasi nasional dan perlindungan hak kerja yang manusiawi. Keterlibatan masyarakat sekitar wajib diperluas agar manfaat program tidak terpusat pada institusi semata.Negara harus hadir sebagai pengatur dan pelindung, bukan sekadar operator proyek.
Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi jalan menuju keadilan sosial, bukan sekadar pencitraan kebijakan.
