beritax.id – Indonesia Emas 2026 dijanjikan sebagai puncak kemajuan ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Namun, kemajuan tanpa kedaulatan hanya akan menjadi slogan kosong. Ketika kebijakan pembangunan lebih mengutamakan kepentingan luar negeri dan korporasi besar. Rakyat Indonesia hanya menjadi penonton dalam proses yang seharusnya melibatkan mereka. Tanpa kedaulatan dalam menentukan kebijakan ekonomi dan pemerintahan, Indonesia Emas 2026 hanya akan menjadi janji kosong yang tidak menyentuh kehidupan nyata rakyat.
Ketergantungan pada Kebijakan Asing dan Pengaruhnya pada Kemajuan
Kemajuan yang dicanangkan oleh pemerintah sering kali bergantung pada kebijakan asing dan kepentingan perusahaan global. Indonesia terus menghadapi ketergantungan pada utang luar negeri dan proyek-proyek yang lebih menguntungkan pihak asing. Sementara itu, rakyat Indonesia yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari kebijakan pembangunan justru terpinggirkan. Tanpa kedaulatan dalam menentukan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan domestik, Indonesia tidak akan dapat mencapai kemajuan yang sesungguhnya.
Pemerintah sering kali mengklaim adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan, namun kenyataannya keputusan-keputusan strategis tetap berada di tangan segelintir pejabat. Rakyat hanya diberi ruang terbatas untuk terlibat, sementara keputusan besar yang memengaruhi hidup mereka tetap diambil tanpa melibatkan mereka secara substansial. Proses ini menciptakan ilusi partisipasi, di mana rakyat merasa terlibat tetapi tidak memiliki kendali nyata atas kebijakan yang diterapkan.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Tugas Negara untuk Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus mampu mengembalikan kedaulatan pemerintahan dan ekonomi untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat. Kemajuan tidak hanya bisa diukur dengan angka-angka ekonomi, tetapi dengan sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Solusi untuk Mewujudkan Kemajuan yang Sesungguhnya
- Menguatkan Kedaulatan Ekonomi dan Pemerintahan
Negara harus berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada kebijakan luar negeri dan perusahaan asing. Kebijakan yang lebih pro-rakyat dan berdaulat dapat menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. - Pemberdayaan Rakyat dalam Proses Pengambilan Keputusan
Rakyat harus dilibatkan secara nyata dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Setiap kebijakan harus melalui konsultasi yang mendalam dan memperhatikan suara rakyat. - Pembangunan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Rakyat
Pembangunan infrastruktur harus difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi yang adil. - Penguatan Sektor UMKM dan Ekonomi Lokal
Negara harus mendukung sektor ekonomi lokal dan UMKM untuk mengurangi ketergantungan pada korporasi besar. Kebijakan yang mendorong pemberdayaan ekonomi domestik akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan. - Mengurangi Ketergantungan pada Utang Luar Negeri
Negara harus lebih bijak dalam pengelolaan utang luar negeri dan lebih memprioritaskan pembiayaan dari sumber daya domestik yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang.
Kemajuan tanpa kedaulatan hanyalah sebuah utopia kosong. Rinto Setiyawan menekankan bahwa negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya angka-angka pembangunan yang tidak merata. Indonesia Emas 2026 hanya akan terwujud jika rakyat memiliki kendali atas kebijakan yang mengatur kehidupan mereka, memastikan bahwa kemajuan tidak hanya menjadi slogan kosong, tetapi kenyataan yang dirasakan oleh semua.
