beritax.id – Harga kelapa parut di sejumlah pasar tradisional meroket tajam hingga dua kali lipat dari harga normal. Di Pasar Rawa Bebek, satu butir kelapa kini dibanderol Rp 20.000 hingga Rp 25.000, tergantung ukuran. Padahal biasanya hanya Rp 10.000 hingga Rp 15.000.
Pedagang bernama Usin menyebut lonjakan harga mulai terasa sejak awal 2025 dan kian menjadi sejak memasuki Ramadan. “Naiknya pelan-pelan, dari bandarnya udah naik, kita juga ikut,” ujarnya, Jumat (11/4/2025).
Di Pasar Klender SS, Deden menyebut harga tak kunjung turun meski Lebaran telah lewat. “Dari sebelum puasa udah naik. Biasanya Rp 12.000, sekarang mentok di Rp 25.000,” jelasnya. Pedagang lain, Johari, menambahkan bahwa mayoritas pasokan berasal dari wilayah Sumatra. “Ambilnya dari Lampung, Jambi, Bengkulu. Jadi kalau ke desa-desa malah bisa lebih mahal karena ongkos kirim,” katanya.
Partai X Kritik Ketiadaan Kebijakan Proteksi Komoditas Rakyat
Menanggapi fenomena ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra, menyatakan keprihatinan mendalam. Menurutnya, naiknya harga kelapa adalah bukti lemahnya perhatian negara terhadap pangan rakyat.
“Kalau kelapa saja rakyat kesulitan beli, bagaimana kita bicara swasembada pangan?” ujarnya tegas. Ia menambahkan bahwa bahan pangan harian semestinya mendapatkan proteksi harga dari negara, bukan dibiarkan liar dalam pusaran pasar.
Prayogi menilai pemerintah terlalu lamban mengantisipasi kelangkaan dan lonjakan harga pangan musiman. “Harga naik sudah sejak awal tahun, tapi tidak ada satu pun kebijakan konkret dari pusat maupun daerah,” tegasnya.
Keadilan Pangan Bukan Slogan, Tapi Tindakan
Partai X menegaskan bahwa prinsip utama pembangunan pangan harus berpijak pada kemandirian rakyat. Dalam prinsip partai, disebutkan pentingnya “kedaulatan pangan berbasis lokal dan perlindungan ekonomi komunitas”.
“Kami ingin negara hadir nyata, bukan hanya saat panen raya dan seremoni pasar murah,” tutur Prayogi. Ia menekankan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar soal produksi, tapi juga soal akses dan keterjangkauan.
Partai X mengusulkan dibentuknya sistem distribusi pangan komunitas berbasis koperasi desa dan pasar rakyat. Tujuannya agar distribusi kelapa, beras, dan komoditas pokok lainnya tak dikuasai segelintir bandar.
“Selama negara hanya jadi penonton dan bukan pemain utama, harga pangan akan terus menjadi permainan segelintir elite pasar,” tutupnya.
