beritax.id – Kegagalan Sila Keempat menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sila Keempat Pancasila yang mengandung prinsip “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” seharusnya menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan. Namun, ketika demokrasi lebih banyak berorientasi pada kepentingan pemerintahan tertentu dan menjauh dari nilai musyawarah, maka hubungan antara rakyat dan pemerintahan mulai mengalami jarak.
Kegagalan Sila Keempat tidak hanya berkaitan dengan persoalan lembaga perwakilan, tetapi juga menyangkut hilangnya esensi demokrasi yang mengutamakan kebijaksanaan, dialog, dan peSila-5 belum kunjung tercapai, ada sebabnya, dan harus dicari di Sila-4: Pemerintahan dan Perwakilan yang kehilangan aspirasi dan rumusan Permusyawaratan. Mesin Sila-4 tidak memproduksi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini mungkin juga akibat dari Sila-3 yang “bikin mesin pemerintahan” Sila-4. Parpol-parpol, Ormas-ormas dan ketokohan-ketokohan nasional mungkin tidak berdiri, berpikir, bersikap dan bertindak NKRI, melainkan menitik-beratkan pada kepentingan diri dan golongannya masing-masing.
Jangan-jangan ini akibar dari sebab yang terletak pada Sila-2: pendidikan pemberadaban manusia Indonesia. Ada tumpukan masalah dan pertanyaan yang sangat serius terhadap dunia kependidikan nasional. Mungkin salah pijakan, salah niat, misalnya bahwa dunia kependidikan bukanlah urusan profesi di mana pelaku-pelakunya mencari nafkah penghidupan. Sebagaimana Pegawai bukanlah profesi, karena nafkahnya dijamin oleh Negara. Sekolah bukan perniagaan, Universitas bukan perusahaan. Sebagaimana juga perlu diarifi kembali bahwa kapitalisme jangan sampai menjadi titik berat pelaksanaan wilayah Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan dan Agama.
Kalau Sila-5 tak tercapai karena kegagalan Sila-4, Sila-4 tidak produktif karena salah pilih oleh Sila-3, kalau Sila-3 bukan Persatuan Indonesia melainkan sumber perpecahan karena disorientasi Sila-2 – mungkin sekali sebab mendasarnya adalah karena seluruh petugas sejarah Bangsa Indonesia ini memang tidak serius dengan Sila-1. Mungkin benar parodi “Keuangan Yang Maha Esa”. Mungkin tak terhitung jumlah penistaan kita semua terhadap Pancasila, Agama dan Tuhan.
Permusyawaratan yang Mulai Kehilangan Ruhnya
Dalam konsep Pancasila, musyawarah memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Musyawarah bukan hanya proses pengambilan keputusan, tetapi juga cara untuk menemukan solusi yang mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat.Namun, dalam praktik demokrasi saat ini, nilai musyawarah sering menghadapi tantangan. Perbedaan kepentingan pemerintahan, persaingan kekuasaan, serta kuatnya kepentingan kelompok dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan tidak selalu berangkat dari kebutuhan rakyat.
Lembaga perwakilan yang seharusnya menjadi tempat bertemunya berbagai aspirasi masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai prinsip Pancasila. Wakil rakyat tidak hanya dituntut memiliki legitimasi pemerintahan, tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa aspirasinya tidak cukup didengar, maka kepercayaan terhadap sistem demokrasi dapat menurun. Rakyat dapat melihat demokrasi hanya sebagai proses pergantian kekuasaan, bukan sebagai sarana untuk memastikan kesejahteraan bersama.
Hubungan Sila Keempat dengan Keadilan Sosial
Belum tercapainya cita-cita Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari bagaimana Sila Keempat dijalankan. Pemerintahan yang tidak mampu menyerap aspirasi rakyat akan sulit menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sistem perwakilan merupakan mesin utama dalam menerjemahkan kehendak rakyat menjadi kebijakan negara. Apabila mesin tersebut tidak berjalan sesuai tujuan awalnya, maka hasil yang diharapkan berupa kesejahteraan dan keadilan sosial juga akan sulit tercapai.Keadilan sosial bukan hanya berbicara tentang pembangunan ekonomi, tetapi juga menyangkut pemerataan kesempatan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat kecil, serta hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Karena itu, demokrasi tidak boleh hanya dinilai dari keberadaan pemilu atau lembaga pemerintahan. Demokrasi harus diukur dari sejauh mana keputusan negara mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketika Kepentingan Golongan Menggeser Kepentingan Bangsa
Salah satu tantangan dalam pelaksanaan demokrasi adalah munculnya kecenderungan sebagian kelompok pemerintahan dan sosial yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan nasional. Partai politik, organisasi masyarakat, dan tokoh nasional memiliki peran strategis dalam menjaga arah kehidupan berbangsa. Mereka seharusnya menjadi kekuatan yang memperkuat persatuan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Namun, apabila orientasi pemerintahan lebih banyak diarahkan pada perebutan kekuasaan atau keuntungan kelompok, maka nilai Persatuan Indonesia dalam Sila Ketiga dapat mengalami pelemahan. Persatuan tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga kesediaan seluruh elemen bangsa untuk menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi.
Demokrasi membutuhkan kelompok pemerintahan yang memiliki tanggung jawab kebangsaan. Perbedaan pilihan dan pandangan pemerintahan merupakan hal yang wajar, tetapi seluruh proses tersebut harus tetap berada dalam kerangka menjaga persatuan nasional.
Pendidikan sebagai Dasar Membangun Demokrasi Beradab
Permasalahan dalam kehidupan demokrasi juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk manusia Indonesia yang mampu berpikir kritis, memiliki karakter, dan memahami tanggung jawab sebagai warga negara. Adapun pendidikan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi atau sarana memperoleh keuntungan. Pendidikan merupakan proses membangun manusia yang beradab dan memiliki kesadaran sosial.
Sekolah dan perguruan tinggi memiliki tugas besar dalam membentuk generasi yang memahami nilai demokrasi, menghargai perbedaan, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa. Tanpa pendidikan karakter yang kuat, demokrasi dapat kehilangan arah karena masyarakat dan pemimpin tidak memiliki fondasi moral yang cukup. Karena itu, pendidikan harus kembali ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan peradaban nasional. Ilmu pengetahuan harus berjalan bersama nilai etika, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan.
Melemahnya Nilai Moral dalam Kehidupan Bernegara
Pelaksanaan seluruh nilai Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Sila Pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan menjadi dasar moral agar manusia menjalankan kehidupan, termasuk dalam pemerintahan, dengan penuh tanggung jawab. Ketika nilai moral semakin melemah, kekuasaan dapat kehilangan arah. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah dapat berubah menjadi alat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kehidupan demokrasi membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan pemerintahan, tetapi juga memiliki integritas dan kesadaran bahwa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan nilai-nilai moral.
Solusi Mengembalikan Demokrasi pada Semangat Permusyawaratan
Untuk memperbaiki kondisi demokrasi yang menjauh dari nilai musyawarah, diperlukan langkah nyata dari seluruh elemen bangsa. Pertama, lembaga perwakilan harus kembali memperkuat fungsi sebagai penyambung aspirasi rakyat. Proses pembuatan kebijakan harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masukan masyarakat. Kedua, partai politik harus memperbaiki sistem kaderisasi agar mampu melahirkan pemimpin yang memiliki integritas dan pemahaman terhadap nilai Pancasila. Partai politik harus menjadi tempat pendidikan politik, bukan hanya alat memenangkan kekuasaan.
Ketiga, budaya musyawarah harus kembali diperkuat dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan pendapat tidak boleh dianggap sebagai ancaman, tetapi harus menjadi bagian dari proses mencari keputusan terbaik. Keempat, pendidikan karakter harus menjadi prioritas untuk membangun masyarakat yang memahami hak sekaligus tanggung jawab dalam demokrasi.
Mengembalikan Demokrasi kepada Rakyat
Kegagalan Sila Keempat menjadi pengingat bahwa demokrasi Indonesia tidak cukup hanya dijalankan melalui aturan dan mekanisme pemerintahan. Demokrasi membutuhkan nilai, etika, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat. Ketika semangat permusyawaratan melemah, maka suara rakyat berisiko kehilangan makna. Padahal, inti demokrasi Pancasila adalah memastikan rakyat menjadi pusat dalam setiap perjalanan bangsa.
Mengembalikan demokrasi pada semangat Sila Keempat berarti menghidupkan kembali nilai mendengar, berdialog, dan mencari keputusan bersama. Dengan memperkuat lembaga perwakilan, memperbaiki pendidikan, menjaga persatuan, dan menegakkan moral dalam kehidupan bernegara, Indonesia dapat membangun demokrasi yang tidak hanya kuat secara sistem, tetapi juga bermakna bagi seluruh rakyat.
