beritax.id – Selama bertahun-tahun, ekspansi kebun sawit di Sumatra berlangsung tanpa kendali. Hutan-hutan lebat yang dulu menjadi penyangga ekosistem Bukit Barisan kini berubah menjadi blok-blok perkebunan luas. Terlihat jelas bagaimana perluasan sawit mengorbankan kawasan resapan air, memotong jalur aliran sungai alami, serta membuat lereng bukit kehilangan kekuatan penopangnya.
Ketika hutan hilang, tanah tidak lagi mampu menahan air. Dan ketika air tidak tertahan, banjir bandang menjadi tak terhindarkan. Inilah sebab judul berita ini relevan: sawit bertambah, hutan hilang, dan pada akhirnya rakyat yang menanggung akibatnya.
Bahan Bakar Bencana: Hulu Rusak, Hilir Tertimpa
Dapat diigambarkan bahwa banjir yang menghantam Tapanuli, Aceh, dan Sumbar bukan banjir biasa. Arus besar membawa gelondongan kayu, batu besar, dan lumpur tanda bahwa kerusakan terjadi di wilayah hulu, bukan di hilir tempat masyarakat tinggal.
Kawasan hulu yang dulu menjadi benteng ekologis kini terpecah-pecah oleh:
- pembukaan kebun sawit,
- jalan industri yang memotong bukit,
- pembebasan lahan skala besar,
- dan sistem drainase perkebunan yang mengacaukan jalur air alami.
Ketika musim hujan tiba, semua faktor tersebut bekerja seperti bom waktu yang meledak di desa-desa.
Banjir bukan salah hujan; banjir adalah akibat dari hutan yang hilang karena kebijakan yang mengizinkan ekspansi sawit tanpa batas.
Ratusan Nyawa Melayang, Tapi Tidak Ada Evaluasi Serius
Diisebutkan lebih dari 600 warga meninggal, ratusan hilang, dan sebagian besar berasal dari kawasan yang berbatasan langsung dengan area perkebunan besar atau konsesi industri.
Meski demikian, pemerintah pusat tak kunjung meninjau ulang izin perkebunan yang terbukti berperan dalam kerusakan lingkungan. Tidak ada moratorium baru, tidak ada audit besar, bahkan tidak ada rencana pengetatan tata ruang. Rakyat mati, tetapi kebijakan tidak bergerak.
Minimnya Liputan Nasional Membuat Derita Tidak Terlihat
Riset juga mencatat bahwa bencana Sumatra tidak mendapat sorotan nasional sebesar tragedi di pulau-pulau pusat kekuasaan. Televisi nasional lebih banyak menayangkan hiburan dibanding laporan langsung dari lokasi banjir. Minimnya pemberitaan membuat pemerintah tidak merasakan tekanan publik untuk bertindak cepat. Karena derita yang tidak dilihat, sering kali menjadi derita yang diabaikan.
Rinto Setiyawan: “Jika Sawit Lebih Diprioritaskan daripada Hutan, Rakyat Akan Selalu Jadi Korban”
Menanggapi situasi ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, kembali mengingatkan fungsi negara:
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi di Sumatra, kita melihat rakyat dihantam banjir, sementara izin sawit tidak pernah ditinjau ulang.”
Rinto menegaskan bahwa negara telah gagal menjalankan ketiga tugas tersebut jika terus membiarkan kebijakan yang memperparah kerusakan lingkungan.
“Tidak boleh ada satu pun investasi yang berdiri di atas penderitaan rakyat. Tidak boleh ada kebijakan yang membiarkan sawit bertambah sementara hutan hilang dan rakyat mati.”
Ia menekankan bahwa negara wajib hadir bukan hanya setelah bencana, tetapi sebelum bencana terjadi melalui tata kelola lingkungan yang benar.
Solusi Partai X: Mengubah Kebijakan, Menyelamatkan Rakyat
Partai X menawarkan langkah nyata untuk menghentikan siklus sawit–deforestasi–banjir:
• Audit total seluruh perkebunan sawit di hulu DAS. Perkebunan yang membuka kawasan lindung harus dicabut izinnya. Setiap perusahaan wajib menunjukkan bukti kepatuhan lingkungan.
• Moratorium ekspansi sawit di seluruh Bukit Barisan. Tidak ada izin baru di kawasan rawan bencana dan daerah resapan air.
• Penetapan otomatis Bencana Nasional pada bencana ekologis mayor. Agar pemerintah pusat mengambil alih koordinasi cepat.
• Restorasi ekologi berbasis riset ilmiah, bukan seremonial. Rehabilitasi hutan harus dilakukan dengan tanaman endemik, bukan monokultur reboisasi yang tidak memperbaiki ekosistem.
• Transparansi penuh data tata ruang dan izin sawit. Publik harus tahu siapa yang membuka hutan, siapa yang mendapat izin, dan bagaimana dampaknya.
• Penataan ulang tata ruang Sumatra berbasis mitigasi bencana. Hulu harus menjadi kawasan lindung permanen, bukan zona abu-abu yang bisa dinegosiasikan.
Penutup: Hutan Hilang Karena Kebijakan, Banjir Datang Karena Pembiaran
Banjir di Sumatra bukan hanya tragedi alam, melainkan akibat dari keputusan yang mengabaikan keseimbangan ekologis. Selama sawit terus bertambah tanpa kendali, hutan akan semakin hilang. Dan selama hutan hilang, rakyat akan selalu menjadi korban.
Partai X menegaskan bahwa negara harus kembali menjalankan tugas utamanya: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur dengan bijak bukan membiarkan lahan dikuasai tanpa batas.
