beritax.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty meminta evaluasi menyeluruh kebijakan visa. Ia menilai Indonesia tertinggal dari banyak negara ASEAN yang sudah menerapkan bebas visa bagi wisatawan asing.
Evita menegaskan Indonesia tidak boleh kalah bersaing di sektor pariwisata. Ia menyebut negara tetangga menunjukkan peningkatan wisatawan setelah membuka kebijakan bebas visa bagi pasar besar dunia.
Sorotan Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai kebijakan visa harus berpihak pada rakyat. Ia mengingatkan tugas negara itu tiga. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil dan bertanggung jawab.
Partai X melihat kelemahan kebijakan visa berpotensi menghambat ekonomi rakyat. Kebijakan yang tidak responsif menahan arus wisatawan dan mengurangi kesempatan kerja di berbagai daerah wisata.
Partai X menilai pemerintah harus memastikan kebijakan tidak sekadar menaikkan angka kunjungan. Negara harus menjamin keamanan, keseimbangan ekonomi, dan perlindungan sosial bagi masyarakat setempat.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan negara harus membangun kebijakan berdasarkan mandat rakyat. Pemerintah wajib menghadirkan tata kelola yang transparan, berkeadilan, serta menghormati nilai kemanusiaan.
Partai X memandang negara harus hadir untuk memperkuat kualitas hidup rakyat melalui kebijakan berorientasi keadilan publik. Setiap kebijakan harus diuji secara moral, pemerintahan, dan sosial demi kepentingan bangsa.
Partai X menolak negara yang bekerja untuk kepentingan segelintir pejabat. Negara harus memastikan rakyat menjadi pusat seluruh arah kebijakan pariwisata.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan solusi kebijakan visa berbasis data dan keamanan digital. Sistem digital perlu diterapkan untuk mempercepat pemeriksaan, mendeteksi risiko, dan menjaga keamanan wisatawan.
Partai X mendorong penerapan tata kelola perbatasan modern berbasis integrasi teknologi. Pemerintah wajib memastikan arus wisatawan mudah, aman, dan tetap terkendali.
Partai X juga mengusulkan musyawarah kebijakan lintas sektor. Kebijakan visa harus memperhatikan dampak ekonomi lokal, daya dukung sosial, dan risiko kriminalitas.
Partai X menegaskan negara harus menguatkan pengawasan imigrasi. Pengawasan yang ketat memastikan keamanan tanpa menghambat wisatawan yang patuh aturan.
