beritax.id – Kebijakan “Politik” Indonesia mengalami mengalami krisis substantif di tengah pergantian pejabat dan janji-janji yang tak kunjung ditepati. Setiap pemilu diwarnai harapan rakyat akan perubahan, namun hasilnya hanya sirkulasi jabatan di lingkaran yang sama. Kursi kekuasaan berpindah, tetapi nasib rakyat tetap stagnan dan terlupakan dari panggung utama kekuasaan.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa bukan soal posisi. “Pemerintah punya tiga tugas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil,” ujarnya. Namun realitanya, segelintir kelompok hanya ingin berebut jabatan, bukan alat membangun peradaban dan melayani rakyat.
Ganti Kursi Tidak Sama dengan Ganti Arah
Setiap periode kekuasaan, wajah di atas berubah, tapi watak kebijakan tetap melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan. Program strategis selalu berganti nama, namun isinya tetap tak menjawab kebutuhan rakyat yang paling mendasar.
Partai X menilai bahwa demokrasi Indonesia kehilangan ruh perwakilan sejati dan hanya menampilkan pertunjukan penguasa.
Menurut Partai X, negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Rakyat adalah pemilik, pemerintah hanya pelaksana mandat.
Negara diibaratkan bus, rakyat pemiliknya, dan pemerintah hanya sopir. Tujuan ditentukan rakyat, bukan kehendak sopir semata. Jika sopir salah arah, rakyat berhak mengganti dan memperbaiki rutenya.
Solusi Partai X Kebijakan Politik Indonesia: Amandemen Kelima dan Penataan Sistem Negara
Partai X mendorong Amandemen Kelima UUD 1945 untuk mengembalikan rakyat sebagai pemegang kendali dalam sistem negara.
Menurut prinsip Partai X, Negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang dapat menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Pemisahan jelas antara negara dan pemerintah harus dilakukan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada pejabat terpilih.
Partai X juga menyerukan reformasi partai politik dan pemilu berbasis musyawarah dan kepakaran, bukan semata popularitas. Sistem representasi harus diperkuat agar yang duduk di kursi kekuasaan memang mewakili suara dan nasib rakyat.
Melalui Sekolah Negarawan, X-Institute membina generasi yang paham tanggung jawab kekuasaan dan etika kenegaraan. Negarawan adalah pemimpin yang bijaksana, transparan, dan berkomitmen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Sekolah ini melatih kemampuan berpikir kritis, kepekaan sosial, dan kepemimpinan yang menjunjung nilai-nilai Pancasila. Rakyat tidak butuh pemimpin yang pandai bicara, tapi negarawan yang berani bertindak dan berpihak pada kebenaran.
Partai X mengingatkan bahwa demokrasi bukan tentang siapa yang duduk di kursi, tapi ke mana arah kursi itu digerakkan. Jika pejabat hanya berpikir soal rotasi jabatan tanpa evaluasi, maka rakyat akan terus dijadikan penonton tanpa kendali. Sudah waktunya rakyat memimpin kembali arah bangsa, bukan sekadar memilih sopir tanpa tahu arah perjalanannya.
