beritax.id — Pertumbuhan ekonomi sering digembar-gemborkan sebagai indikator keberhasilan negara. Angka-angka dibuat naik, grafik disulap terlihat positif, dan laporan tahunan dipenuhi kalimat optimistis. Namun di balik semua itu, pertanyaan mendasarnya terus menggantung mengapa keadilan sosial tidak pernah benar-benar hadir?
Harga pangan naik, akses kesehatan masih terbatas, dan pengangguran tetap menjadi masalah besar. Sementara itu, sejumlah pejabat dan kelompok pejabat justru menikmati berbagai fasilitas, kemudahan, dan keuntungan dari struktur ekonomi yang tidak merata.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya menguntungkan pejabat bukanlah kemajuan melainkan kegagalan moral dan kegagalan negara dalam menunaikan mandatnya.
Prayogi R. Saputra: Negara Tidak Boleh Membiarkan Ekonomi Dikuasai Kepentingan Kekuasaan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan kembali bahwa negara memiliki tiga tugas pokok yang tidak boleh disimpangkan: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Ketika struktur ekonomi lebih menguntungkan pejabat daripada masyarakat luas, maka negara sedang menjauh dari tugas-tugas dasarnya tersebut.
“Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk memfasilitasi kenyamanan pejabat. Ekonomi yang hanya menguntungkan kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial,” ujarnya.
Mengapa Keadilan Sosial Gagal Terwujud?
Banyak kebijakan ekonomi disusun bukan berdasarkan kebutuhan mayoritas rakyat, tetapi berdasarkan kepentingan segelintir pejabat dan kelompok terdekatnya. Program besar, insentif, dan proyek strategis seringkali jatuh kepada pihak yang memiliki akses kekuasaan, bukan kepada rakyat yang membutuhkan.
Inilah akar ketimpangan: ekonomi yang lahir dari kebijakan yang bias pejabat tidak akan pernah menciptakan keadilan.
Ketika pejabat merasa dirinya adalah negara, lahirlah kebijakan yang menguntungkan mereka. Keadilan sosial menjadi mustahil selama paradigma ini tidak diluruskan.
Keadilan sosial bukan hanya persoalan hitungan ekonomi, tetapi soal karakter. Tanpa pemimpin yang bermoral, jujur, dan berani berpihak pada rakyat banyak, kebijakan ekonomi selalu akan terseret ke arah kepentingan jangka pendek.
Banyak kebijakan memperlakukan rakyat sebagai penerima manfaat pasif. Padahal prinsip Partai X menekankan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan dan pemilik negara, sehingga mereka harus ditempatkan sebagai pelaku ekonomi, bukan objek yang diberi program tanpa kekuatan jangka panjang.
Prinsip Partai X: Ekonomi Harus Menghasilkan Keadilan Sosial, Bukan Ketimpangan
Beberapa prinsip utama Partai X yang relevan dengan isu ini antara lain:
- Keadilan sosial adalah tujuan negara, bukan sekadar jargon.
- Negara wajib berpihak kepada rakyat banyak, bukan pejabat atau elite.
- Pemerintah adalah alat rakyat dan harus melayani rakyat.
- Pancasila harus dijalankan sebagai sistem operasional negara, bukan sekadar tema pidato.
- Kedaulatan rakyat adalah poros pengambilan keputusan.
Selama prinsip-prinsip ini belum menjadi dasar kebijakan ekonomi, keadilan sosial tidak akan pernah terwujud.
Solusi Partai X: Mengembalikan Ekonomi ke Rel Keadilan Sosial
Berlandaskan dokumen resmi Partai X, berikut solusi konkret untuk memastikan ekonomi berpihak pada rakyat:
1. Amandemen Kelima UUD 1945
Agar struktur ketatanegaraan kembali pada prinsip asli yang menempatkan rakyat sebagai poros utama pengambilan keputusan dan arah negara .
2. Pembentukan MPRS Sementara
Sebagai lembaga transisi untuk mengawasi reformasi negara, memastikan pembenahan struktural tidak dikendalikan oleh kepentingan pejabat atau elite tertentu .
3. Memisahkan dengan Tegas antara Negara dan Pemerintah
Dengan meluruskan pemahaman bahwa negara adalah rakyat, maka pejabat tidak dapat lagi menggunakan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.
4. Ekonomi Berbasis Keadilan Moral
Setiap kebijakan harus melewati uji moralitas:
Apakah menguntungkan rakyat banyak atau hanya menguntungkan pejabat?
5. Penguatan Ekonomi Rakyat
- UMKM sebagai tulang punggung,
- distribusi produksi yang adil,
- rantai pasok berbasis rakyat,
- dan insentif untuk sektor produktif rakyat.
Tujuannya bukan memberi bantuan sesaat, melainkan menciptakan kemandirian.
6. Transparansi Anggaran dan Akses Publik Terhadap Data Negara
Ketika rakyat dapat mengawasi anggaran, ruang untuk pejabat memperoleh keuntungan pribadi otomatis menyempit.
Keadilan sosial adalah cita negara, bukan hadiah pejabat. Selama ekonomi dikelola untuk kenyamanan kekuasaan, rakyat tidak akan merasakan keadilan. Partai X menegaskan: ekonomi yang memberi manfaat paling besar bagi rakyat banyak adalah satu-satunya jalan menuju keadilan sosial yang sesungguhnya.
