beritax.id — Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa keadilan ekonomi adalah bentuk konkret dari kedaulatan rakyat. Menurutnya, tugas negara ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketiganya menjadi fondasi kesejahteraan nasional. Ia menilai, tanpa sistem ekonomi yang adil, negara hanya menjadi alat kekuasaan, bukan alat kesejahteraan.
Prayogi menekankan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi amanah untuk membuat dan menjalankan kebijakan. Negara bukan milik segelintir individu, melainkan entitas bersama yang harus bekerja demi rakyat. Dalam konteks ekonomi, kebijakan yang berpihak pada korporasi besar dan mengabaikan rakyat adalah bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila.
Prinsip Partai X: Rakyat Adalah Raja
Berdasarkan prinsip Partai X, rakyat adalah pemilik sah kedaulatan negara. Pemerintah dan pejabat hanyalah pelayan rakyat, bukan penguasa. Keadilan ekonomi hanya dapat dicapai bila negara berfungsi efektif, efisien, dan transparan. Negara harus menjamin bahwa pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi untuk seluruh rakyat.
Prayogi mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti di slogan. Nilainya harus hidup dalam kebijakan ekonomi nasional. Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” harus menjadi arah pembangunan ekonomi. Setiap kebijakan fiskal dan industri harus berpihak pada keadilan sosial, bukan akumulasi modal.
Solusi Partai X: Ekonomi Berbasis Keadilan dan Kemandirian
Partai X menawarkan solusi strategis untuk memperkuat keadilan ekonomi rakyat:
- Amandemen Kelima UUD 1945, mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat.
- Reformasi hukum berbasis kepakaran, agar ekonomi berjalan di atas keadilan, bukan kekuasaan.
- Transformasi birokrasi digital, untuk menutup celah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas fiskal.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila, agar generasi muda memahami tanggung jawab ekonomi bangsa.
- Media negara digunakan sebagai sarana pendidikan ekonomi rakyat, bukan propaganda.
Menuju Kedaulatan Ekonomi Rakyat
Keadilan ekonomi bukan sekadar jargon kekuasaan, tetapi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan martabat bangsa. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi membawa manfaat langsung bagi rakyat. Seperti ditegaskan Prayogi, “Negara yang kuat bukan yang memiliki kekuasaan besar, tetapi yang mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya.”
