beritax.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab Menteri Sosial. Kajian ini dilakukan di tengah polemik pengadaan sepatu untuk program tersebut, yang menjadi sorotan publik karena muncul dugaan harga tinggi hingga Rp700 ribu per pasang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, terutama pada pengadaan barang dan jasa (PBJ). Kegiatan ini diharapkan mendorong kewaspadaan seluruh pemangku kepentingan agar proses pengadaan berjalan cermat, transparan, dan akuntabel.
Menurut Budi, sektor PBJ masih memiliki risiko kerawanan tinggi, seperti pengaturan pemenang tender, rencana pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan. Serta penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disalahgunakan. Data KPK mencatat 446 dari 1.782 perkara sepanjang 2004–2025 terkait pengadaan, menjadi modus terbesar kedua setelah suap dan gratifikasi.
Pemantauan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI)
KPK mendorong pemantauan dengan instrumen Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk menilai kualitas tata kelola PBJ. Dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial menunjukkan tren menurun dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, masuk kategori “waspada”. Pengelolaan PBJ di SPI 2024 Kementerian Sosial tercatat 67,66, dan meski meningkat pada SPI 2025 menjadi 69,94, nilai komponen ahli masih rendah.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan anggaran pengadaan sepatu Rp27 miliar adalah perencanaan awal dan belum final.
Ia memastikan proses pengadaan akan dilelang secara terbuka sehingga harga yang ditetapkan nantinya lebih efisien, menguntungkan penerima manfaat, dan menghindari praktik penyimpangan.
Pemilik brand sepatu lokal Stradenine, Reynaldi Daud, menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Produk yang beredar hanyalah contoh artikel dengan harga Rp179.900, dan perusahaan tidak menerima pesanan langsung terkait program tersebut.
Prayogi R Saputra: Negara Harus Mengutamakan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menekankan tiga tugas negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Prayogi menegaskan Sekolah Rakyat harus dijalankan untuk memberikan manfaat nyata bagi anak-anak, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Prinsip Partai X dan Solusi Strategis
Partai X menekankan prinsip integritas, keadilan, dan pelayanan publik.
Solusi yang direkomendasikan:
- Penguatan Pengawasan PBJ – Semua pengadaan harus diaudit dan diawasi secara digital.
- Transparansi Anggaran – Anggaran direncanakan dan diumumkan publik, serta dibuka untuk evaluasi.
- Keterlibatan Publik – Partisipasi masyarakat dalam memantau program guna memastikan eksekusi tepat sasaran.
- Pelatihan Aparatur – SDM pengelola program harus mendapatkan pendidikan anti-korupsi dan manajemen pengadaan.
- Evaluasi Berkala – Peninjauan rutin atas efektivitas program untuk meningkatkan kualitas implementasi dan dampak sosial.
Kajian KPK atas program Sekolah Rakyat menunjukkan perlunya pengawasan ketat, transparansi, dan integritas tinggi. Dengan prinsip Partai X, setiap pelaksanaan program dapat memaksimalkan manfaat bagi anak-anak dan masyarakat luas.
