beritax.id – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyoroti tantangan struktural ekonomi Indonesia yang belum teratasi. Ia menyebut Indonesia masih terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah.
Pernyataan itu disampaikan Jusuf Kalla dalam sarasehan ekonomi di Universitas Hasanuddin, Makassar. Acara tersebut digelar dalam rangka Dies Natalis ke-77 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas.
Dalam paparannya, Jusuf Kalla menjelaskan posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah. Pendapatan per kapita Indonesia saat ini berada pada kisaran lima ribu hingga lima belas ribu dolar.
Target Indonesia Emas Butuh Lompatan Ekonomi
Jusuf Kalla menegaskan target Indonesia Emas membutuhkan lompatan ekonomi besar.
Pendapatan nasional harus meningkat hingga empat kali lipat dari kondisi sekarang.
Menurutnya, tanpa perubahan strategi, Indonesia sulit masuk kategori negara berpendapatan tinggi. Pertumbuhan ekonomi harus bersumber dari sektor produktif dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan semu tidak akan membawa kesejahteraan jangka panjang. Ekonomi nasional harus dibangun dari fondasi industri bernilai tambah.
Insentif Salah Sasaran, Manufaktur Terabaikan
JK mengkritik kebijakan insentif fiskal yang dinilai salah arah. Ia menyoroti tax holiday justru banyak diberikan ke sektor pertambangan.
Padahal, sektor manufaktur memiliki dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja.
Manufaktur juga mendorong transfer teknologi dan penguatan industri nasional.
Menurut JK, kebijakan tersebut memperlemah daya saing ekonomi rakyat.
Negara justru memperkuat ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam.
Hilirisasi Nikel Dinilai Belum Pro Rakyat
Jusuf Kalla menilai kebijakan hilirisasi nikel belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.
Sebagian besar industri pengolahan nikel dikuasai oleh pihak asing.
Keuntungan ekonomi banyak mengalir keluar negeri.
Sementara dampak lingkungan dan kerugian fiskal ditanggung negara.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi di daerah tambang bersifat semu.
Pajak minim dan kerusakan lingkungan menjadi beban jangka panjang.
Partai X: Negara Harus Tegakkan Keadilan Ekonomi
Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menyampaikan sikap tegas. Ia mengingatkan tugas negara hanya tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurut Rinto, hilirisasi harus menjadi alat pemerataan kesejahteraan. Bukan sekadar alat pertumbuhan ekonomi statistik.
Prinsip Partai X menegaskan pengelolaan sumber daya harus berkeadilan. Keuntungan tambang wajib kembali untuk kepentingan rakyat.
Prinsip Partai X dalam Pengelolaan SDA
Partai X memandang sumber daya alam sebagai amanat konstitusi. Pengelolaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Negara wajib mengendalikan sektor strategis. Kepentingan nasional harus diutamakan di atas kepentingan asing.
Partai X menolak kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pejabat. Ekonomi harus tumbuh dari bawah secara berkelanjutan.
Solusi Partai X: Hilirisasi Berdaulat
Partai X mendorong evaluasi menyeluruh kebijakan hilirisasi nasional. Insentif fiskal harus dialihkan ke sektor manufaktur padat karya.
Negara perlu memperkuat kepemilikan nasional dalam industri strategis. Pengawasan lingkungan harus diperketat secara tegas.
Partai X juga menuntut transparansi penerimaan negara dari sektor tambang. Pendapatan harus dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan industri rakyat.
Rinto menegaskan Indonesia Emas hanya tercapai dengan ekonomi berdaulat.
Tanpa keberpihakan, hilirisasi hanya akan memperpanjang ketimpangan nasional.
