beritax.id – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan peringatan terkait rencana pemerintah untuk melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen. Menurut JK, langkah tersebut berisiko pada beban pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah.
“Jika defisit semakin besar, pembayaran cicilan dan bunga utang akan semakin tinggi. Persentase utang terhadap anggaran akan meningkat dan bisa mencapai 40 atau bahkan 50 persen. Itu sangat berbahaya untuk kelanjutan perekonomian negara,” ujar JK di kediamannya di Jakarta, Minggu (15/3/2026).
JK menyatakan bahwa dalam situasi saat ini, defisit anggaran di bawah 3 persen sulit tercapai mengingat kenaikan harga minyak dunia yang dipengaruhi oleh ketidakpastian kebijakan global. “Defisit yang semakin besar akan mengurangi kapasitas untuk pembangunan, ini harus diperbaiki,” tambahnya.
Pelebaran Defisit dan Tantangan Ekonomi Global
Pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen hanya bisa dilakukan dengan mengubah undang-undang yang mengatur batasan tersebut. JK juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran secara hati-hati untuk menghindari dampak negatif jangka panjang.
Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan skenario jika harga minyak terus naik dan nilai tukar rupiah melemah. Defisit APBN diperkirakan dapat melampaui batas 3 persen, bahkan mencapai 4,06 persen. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah masih memikirkan langkah yang tepat untuk menghadapinya.
Alokasi Anggaran Daerah yang Terpengaruh
JK juga mengingatkan tentang penurunan alokasi transfer ke daerah (TKD) yang hanya mencapai 17 persen. Menurutnya, penurunan ini akan berdampak pada kualitas infrastruktur daerah, pendidikan, dan sektor penting lainnya yang dikelola pemerintah daerah.
“Anggaran yang tinggal 17 persen untuk daerah akan berdampak pada kualitas infrastruktur dan sektor lainnya. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam sektor pendidikan dan kesehatan,” tegas JK.
Tanggapan Anggota Majelis Tinggi Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai bahwa keputusan terkait pelebaran defisit APBN harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Serta mengingat dampaknya pada ekonomi jangka panjang. “Pemerintah harus melindungi rakyat dengan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek tetapi juga berkelanjutan,” ujar Prayogi.
Menurut Prayogi, kebijakan anggaran negara harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi, serta menghindari ketergantungan yang berlebihan pada utang luar negeri. “Penting bagi negara untuk menjaga keseimbangan antara pembiayaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab,” tambahnya.
Prayogi juga menegaskan bahwa prinsip Partai X yang berfokus pada keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat harus tercermin dalam kebijakan fiskal. “Pelebaran defisit seharusnya tidak mengorbankan sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan yang langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Prinsip Partai X:
- Kesejahteraan Rakyat: Kebijakan fiskal harus mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur yang bisa membebani anggaran negara.
- Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran: Pemerintah harus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparansi untuk menghindari penyalahgunaan dana.
- Keberlanjutan Ekonomi: Partai X percaya bahwa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Adapun yang artinya tidak hanya mengandalkan utang tetapi juga memanfaatkan potensi ekonomi domestik.
Solusi Partai X:
- Pengelolaan Anggaran yang Lebih Efisien: Partai X mendorong agar anggaran negara lebih difokuskan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, dengan meminimalkan pemborosan.
- Diversifikasi Pendanaan Pembangunan: Negara perlu mencari sumber pendanaan alternatif yang tidak hanya bergantung pada utang luar negeri, seperti melalui kemitraan publik-swasta dan pengembangan sektor ekonomi lokal.
- Peningkatan Kapasitas Daerah: Pemerintah pusat harus memperkuat kapasitas daerah untuk mengelola anggaran, memastikan pembangunan daerah yang merata dan berkualitas.
Dengan solusi tersebut, Partai X berharap agar kebijakan fiskal negara dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan ekonomi, tanpa membebani rakyat dengan utang yang semakin tinggi.
