beritax.id – Jaksa Penuntut Umum menyinggung rendahnya kecerdasan anak di daerah tertinggal sebagai bukti kegagalan digitalisasi pendidikan. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang kasus pengadaan Chromebook era Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Ketua Tim JPU menilai pengadaan teknologi pendidikan tidak dilandasi kajian dan tidak mengacu RPJMN 2020–2024.
Program tersebut dinilai gagal meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.
Digitalisasi Tanpa Kajian Merugikan Negara
Jaksa menyatakan pengadaan Chromebook tidak mempertimbangkan kondisi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Laptop berbasis internet tidak berfungsi optimal karena keterbatasan jaringan di wilayah tersebut.
Akibatnya, perangkat tidak digunakan dalam proses belajar mengajar. Situasi ini menciptakan pemborosan anggaran dan potensi kerugian negara.
Jaksa menegaskan program digitalisasi seharusnya menyesuaikan kebutuhan riil lapangan. Bukan sekadar mengikuti tren teknologi tanpa kesiapan infrastruktur dasar.
Pendidikan 3T dan Ketimpangan Kualitas
Jaksa mengaitkan kegagalan program dengan rendahnya rata-rata IQ anak Indonesia tahun 2022.
Angka tersebut menunjukkan kualitas pendidikan belum mengalami peningkatan signifikan.
Wilayah 3T seharusnya mendapat pendekatan kebijakan yang berbeda dan kontekstual.
Digitalisasi tidak boleh menggantikan kebutuhan dasar pendidikan bermutu.
Ketimpangan akses pendidikan mencerminkan lemahnya perencanaan kebijakan nasional.
Negara dinilai abai terhadap realitas sosial dan geografis masyarakat.
Pandangan Partai X: Negara Gagal Menjalankan Fungsi Utama
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menilai kegagalan ini serius.
Ia mengingatkan tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurut Prayogi, pendidikan bukan proyek teknologi, melainkan proyek peradaban bangsa.
Kebijakan pendidikan harus berangkat dari kebutuhan manusia, bukan kepentingan vendor.
Negara tidak boleh menjadikan anak-anak sebagai korban kebijakan yang keliru.
Kesalahan perencanaan pendidikan berdampak panjang terhadap masa depan bangsa.
Prinsip Partai X dalam Pendidikan Nasional
Partai X menegaskan pendidikan harus berpihak pada keadilan dan pemerataan kualitas.
Setiap kebijakan wajib berorientasi pada peningkatan kapasitas peserta didik.
Pendidikan harus berbasis kebutuhan lokal dan kesiapan infrastruktur.
Teknologi adalah alat bantu, bukan tujuan utama pendidikan.
Partai X menolak pendekatan kebijakan yang elitis dan sentralistik. Negara wajib mendengar suara daerah dan tenaga pendidik.
Solusi Partai X untuk Reformasi Pendidikan
Partai X mendorong audit kebijakan pendidikan berbasis teknologi secara menyeluruh. Evaluasi harus mencakup dampak nyata terhadap mutu pembelajaran.
Pemerintah perlu menyusun peta kebutuhan pendidikan daerah secara akurat. Kebijakan digitalisasi harus disesuaikan dengan kondisi jaringan dan sumber daya manusia.
Partai X juga mendorong investasi pada guru, kurikulum, dan sarana dasar pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan harus bersifat holistik dan berkelanjutan.
Penutup
Kegagalan Chromebook menjadi pelajaran penting bagi arah kebijakan pendidikan nasional. Negara harus berhenti mengedepankan simbol modernisasi tanpa substansi.
Pendidikan bermutu adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Negara wajib memastikan setiap kebijakan mencerdaskan kehidupan bangsa secara nyata.
