By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Saturday, 21 November 2026

Wawasan eksklusif, data, dan analisis untuk para NEGARAWAN

Jelajahi Sekarang
Logo Berita X
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Berita Terkini
  • Pilihan Editor
  • Kategori Berita
    • Agama
    • Berita Terkini
    • Ekonomi
    • Gaya Hidup
    • Hiburan
    • Internasional
    • Kriminal
    • Pemerintah
    • Pendidikan
    • Seputar Pajak
    • Sosial
    • Teknologi
Font ResizerAa
  • Internasional
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Seputar Pajak
  • Agama
  • Ekonomi
  • Kriminal
  • Sosial
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
Font ResizerAa
Berita XBerita X
  • Berita Terkini
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Pemerintah
  • Teknologi
Cari Artikel
  • Beranda
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Berita Terkini
  • Ekonomi
  • Pemerintah
  • Teknologi
  • Pendidikan
  • Kriminal
© 2025 beritax.id - All Rights Reserved.
Berita X > Blog > Seputar Pajak > IWPI: Jangan Biarkan UMKM Menanggung Ketidakpastian Pajak
Seputar Pajak

IWPI: Jangan Biarkan UMKM Menanggung Ketidakpastian Pajak

Diajeng Maharini
Last updated: April 6, 2026 8:18 am
By Diajeng Maharini
Share
2 Min Read
SHARE

SIARAN PERSIKATAN WAJIK PAJAK INDONESIA (IWPI)

beritax.id – Malang, 3 April 2026 — Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) menyoroti belum diterbitkannya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 hingga saat ini, khususnya terkait perpanjangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5%.

Padahal, pemerintah telah menyampaikan arah kebijakan tersebut kepada publik sejak akhir tahun 2024.

IWPI menilai kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius bagi Wajib Pajak UMKM. Pelaku usaha saat ini berada dalam posisi dilematis:

  • menggunakan tarif 0,5% → berisiko dikoreksi
  • menggunakan tarif umum → berpotensi merugikan “Apa pun pilihan Wajib Pajak, risikonya tetap ada. Ini tidak adil dan tidak boleh dibiarkan.”

IWPI menegaskan bahwa ketidakpastian ini bukan berasal dari kesalahan Wajib Pajak, melainkan akibat belum hadirnya regulasi yang memadai. Oleh karena itu:

“Tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi atas kondisi ini.”

Secara prinsip, IWPI mengingatkan bahwa sistem perpajakan Indonesia berbasis self-assessment yang sangat bergantung pada kepastian hukum. Tanpa kepastian:

You Might Also Like

10 Dosa Besar Sri Mulyani, Mantan Menteri Keuangan yang Dianggap Kejam
Ketika Landasan dan Tujuan Hidupnya Berubah, Negara Harus Memahami Perubahan Masyarakat
Kedaulatan Partai Politik dan Cacat Manajemen Rekrutmen Nasional
Yahya Al-Fatih Berlaga di Tingkat Nasional dalam Juara Kelas Indonesia 2026: Prestasi sebagai Awal Perjalanan Menyiapkan Generasi Masa Depan
  • kepatuhan sukarela akan menurun
  • potensi sengketa pajak meningkat
  • kredibilitas kebijakan fiskal terancam

IWPI mendesak Pemerintah, Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Pajak untuk:

  1. Segera menerbitkan revisi PP 55/2022
  2. Memuat ketentuan peralihan yang tegas
  3. Menjamin tidak ada sanksi bagi Wajib Pajak yang beritikad baik

IWPI menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu teknis UMKM, tetapi menyangkut kepercayaan terhadap sistem perpajakan nasional.

“Ketika negara menunda kepastian, Wajib Pajak tidak hanya membayar pajak—tetapi juga membayar harga dari ketidakpastian itu sendiri.”

Kontak Media:
Rinto Setiawan, Amd., S.H. ,
Ketua Umum IWPI
[email protected]

TAGGED:Berita Trending
Share This Article
Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article Alihkan Anggaran Dinas, Pemerintah Diminta Utamakan Kepentingan Rakyat
Next Article Indonesia dan Ilusi Demokrasi

Berlangganan Newsletter

Berlanggananlah buletin kami untuk segera mendapatkan artikel terbaru kami!
XFollow
InstagramFollow
YoutubeSubscribe
TiktokFollow
WhatsAppFollow

Top News

“Pengalihan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung dalam sistem peradilan Indonesia”
Berita Terkini

Catatan Adaptasi Pengadilan Pajak Menyongsong Pengalihan ke Mahkamah Agung

December 19, 2025
Pemerintah

Danantara, Proyek Besar Tanpa Kontrol? Partai X Pertanyakan Transparansi

February 24, 2025
Ekonomi

Bank Emas Prabowo: Solusi Ekonomi atau Kontroversi Baru?

February 24, 2025
Berita Terkini

“Indonesia Gelap” dianggap Reaksi Kaget Rakyat Soal Kebijakan, Partai X: Prabowo Harus Dengarkan Aspirasi!

February 24, 2025

You May also Like

Pemerintah

Regulasi Pajak Global dan Ketidaksetaraan Pajak antara Negara Maju dan Berkembang

January 27, 2026
subyektivisme kelompok penguasa
Pemerintah

Subyektivisme Kelompok Penguasa Melahirkan Standar Ganda

July 6, 2026
Internasional

KSAD Jalin Hubungan Luar Negeri, Partai X: Hubungan Diplomatik Lancar, Tapi Konflik Rakyat Tak Pernah Tuntas!

June 12, 2025
Pemerintah

Banyak ASN Dipecat karena Bolos, Partai X: Disiplin Harus Adil untuk Semua!

November 4, 2025
Show More
  • Berita Lain:
  • Berita Trending
  • Pilihan Editor
  • Renewable Energy
  • Hot
  • Politics
  • Yudizaman
  • Hotel Ayani
  • CV Hotel Wisata
Logo Berita X

Membaca Masalah, Menyajikan Solusi untuk Negeri: Sajian berita terbaru hari ini seputar politik,
hukum, kriminal, olahraga, otomotif, hingga teknologi, di Indonesia dan dunia.

Youtube Instagram X-twitter

Tentang Legalitas

Nama : PT PENERBITX INDONESIA JAYA
Nomor AHU : AHU-010653.AH.01.30.Tahun 2025
Alamat :  Muara Sarana Indah C- Jetis, Malang , Jawa Timur 
Contact Person  : 0816-633-250

  • Beriklan dengan kami
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.