beritax.id – Dalam dinamika isu politik terkini yaitu, isu-isu strategis tak lagi dikendalikan oleh rakyat. Narasi politik nasional dikuasai para pejabat. Agenda publik dikooptasi menjadi alat penguatan citra penguasa, bukan sarana penyelesaian masalah rakyat. Media arus utama memperkuat narasi satu arah, membungkam opini alternatif. Keterlibatan rakyat dalam proses pemerintahan kian menyempit, terbatas pada seremoni elektoral semata.
Partai X menilai bahwa demokrasi prosedural telah berubah menjadi panggung penguasa. Partisipasi publik hanya dimobilisasi untuk legalitas kekuasaan. Dalam kondisi ini, Partai X menyerukan reposisi kedaulatan dari tangan oligarki kembali ke tangan rakyat. Demokrasi harus kembali substansial: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Pemerintah Lupa Fungsi Dasarnya: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa pemerintah telah melenceng dari tugas pokoknya. “Tugas pemerintah itu tiga loh, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ucapnya. Menurutnya, pemerintah kini justru sibuk mengatur demi kepentingan kelompok sesaat dan modal asing.
Rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek pembangunan. Fungsi perlindungan dan pelayanan diabaikan. Pemerintah bertindak seolah-olah negara adalah milik pribadi. Padahal, pemerintah hanyalah perwakilan kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk menunaikan keadilan. Negara bukan alat kekuasaan, tetapi wahana untuk mewujudkan kesejahteraan.
Prinsip Partai X: Politik adalah Jalan Menuju Keadilan Sosial
Partai X menegaskan bahwa politik sejati adalah alat perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan. Politik harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuan akhir dari politik bukan kekuasaan, tetapi keadilan sosial yang merata. Namun kini, kekuasaan digunakan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu, bukan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Menurut prinsip Partai X, negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah. Kedaulatan harus berada di tangan rakyat sebagai pemilik utama negara.
Pemerintah hanyalah sopir bus, sementara rakyat adalah pemiliknya. Ketika sopir ugal-ugalan, rakyat berhak mengambil alih dan menentukan arah bangsa.
Reposisi Kedaulatan sebagai Jalan Menuju Politik Sehat
Reposisi kedaulatan rakyat bukan sekadar jargon, tetapi kebutuhan mendesak. Partai X menyerukan reformasi konstitusi melalui amandemen kelima UUD 1945. Tujuannya adalah memastikan bahwa kekuasaan tidak lagi disandera partai politik kartel. Rakyat harus kembali menjadi pengendali utama arah kebijakan nasional.
Media massa pun harus dikembalikan pada fungsinya sebagai alat edukasi. Opini publik tidak boleh dibajak demi kepentingan elektoral sesaat. Kebenaran harus dibuka seluas-luasnya, bukan dibungkam oleh algoritma kekuasaan. Kedaulatan informasi adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan politik.
Solusi Partai X: Pendidikan Politik dan Sekolah Negarawan
Sebagai bentuk solusi struktural, Partai X mendorong pendidikan politik sejak dini. Pendidikan ini harus dimasukkan dalam kurikulum dasar dan menengah. Generasi muda perlu dibekali pemahaman tentang hak, kedaulatan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Politik harus dipahami sebagai alat perjuangan, bukan sekadar perebutan jabatan.
Partai X telah menginisiasi Sekolah Negarawan sebagai pusat pendidikan kebangsaan. Sekolah ini bertujuan mencetak pemimpin visioner, berintegritas, dan berpihak pada rakyat. Di dalamnya, peserta didik dilatih berpikir kritis, memahami prinsip Pancasila, dan menyusun strategi kebijakan untuk keadilan sosial. Sekolah Negarawan adalah investasi politik jangka panjang demi masa depan Indonesia.
Penutup: Rakyat Bukan Penonton, Tetapi Pemilik Negara
Dalam isu politik terkini, rakyat hanya disuguhi tontonan. Mereka tidak diberi peran sebagai pemilik negara. Partai X menolak realitas ini dan menyerukan perubahan. Dengan prinsip kritis, objektif, dan solutif, Partai X mengajak rakyat merebut kembali ruang politiknya.
Reposisi kedaulatan ke tangan rakyat adalah solusi satu-satunya untuk menyelamatkan demokrasi. Rakyat harus bangkit, sadar, dan terlibat penuh dalam proses pemerintahan. Negara bukan panggung penguasa. Negara adalah rumah besar yang dibangun dan dimiliki bersama. Saatnya rakyat kembali menjadi tuan di negeri sendiri.
