beritax.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kebijakan tarif impor 32 persen dari Amerika Serikat terkait keanggotaan Indonesia di BRICS. Menurutnya, tarif itu tidak hanya diterapkan pada Indonesia, tetapi juga terhadap 21 negara lain. Prasetyo menyatakan, tarif tersebut adalah bagian dari kebijakan umum Presiden AS Donald Trump dan bukan tanggapan terhadap keputusan Indonesia bergabung dalam forum ekonomi BRICS.
Ia menyampaikan bahwa tim negosiator Indonesia dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah berada di Washington untuk mencari solusi. Sementara itu, Presiden Trump menegaskan tetap akan mengenakan tarif dan menambahkannya jika Indonesia melakukan pembalasan. Istana berharap negosiasi akan menghasilkan pengurangan tarif dan tidak memengaruhi perdagangan kedua negara secara signifikan.
Diplomasi Ekonomi atau Sekadar Damage Control?
Partai X mempertanyakan pernyataan Istana yang cenderung menghindari isu sensitif keanggotaan Indonesia di BRICS. Bila memang tidak terkait, mengapa Indonesia termasuk dalam daftar negara yang tarif impornya tertinggi? Jika benar tidak ada kaitannya, maka diplomasi ekonomi kita patut dipertanyakan efektivitasnya.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, pemerintah tidak boleh berlindung di balik retorika diplomatik sambil membiarkan rakyat jadi korban. Pemerintah seolah ingin menenangkan publik, namun tak mampu menjelaskan secara jujur dampak keputusan-keputusan strategis luar negeri.
Bagi Partai X, tugas pemerintah bukan hanya menjaga hubungan luar negeri, tapi juga memastikan kedaulatan ekonomi bangsa. Prinsip keadilan global harus dijaga dengan keberanian, bukan dengan tunduk pada tekanan ekonomi negara besar. Jika kebijakan perdagangan membuat industri dalam negeri tercekik, maka pemerintah gagal mengatur dan melindungi rakyatnya.
Kedaulatan ekonomi bukan hanya soal neraca ekspor-impor, tapi keberpihakan terhadap nasib petani, buruh, dan UMKM yang terdampak tarif tinggi. Partai X menegaskan: diplomasi harus disertai keberanian mengambil sikap demi keadilan dalam sistem perdagangan global.
Solusi Partai X: Negosiasi Tegas, Ekonomi Rakyat Dilindungi
Partai X menawarkan pendekatan ekonomi alternatif yang tidak tunduk pada tekanan global. Pertama, negosiasi bilateral harus dikawal publik secara terbuka dan akuntabel.
Kedua, bentuk Komite Perlindungan Industri Rakyat untuk mengantisipasi dampak tarif internasional terhadap produksi dalam negeri.
Ketiga, perkuat jalur ekspor ke negara-negara BRICS lainnya dengan insentif logistik dan pembiayaan. Keempat, lakukan audit kebijakan luar negeri agar tidak menempatkan Indonesia dalam posisi tawar lemah. Terakhir, wujudkan prinsip ekonomi berdaulat: rakyat dilibatkan dalam setiap keputusan strategis.
