beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan banyak investor asing mengeluhkan kesulitan berinvestasi di Indonesia. Keluhan tersebut datang dari pelaku usaha luar negeri yang telah maupun akan menanamkan modal di Indonesia.
Purbaya menyampaikan keluhan itu berasal dari investor Singapura dan sejumlah negara lain. Pernyataan tersebut disampaikan dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Ia menyebut sebagian investor telah masuk, namun menghadapi hambatan serius dalam menjalankan usaha. Hambatan tersebut dinilai mengganggu kelancaran investasi dan kepastian berusaha.
Upaya Pemerintah Mengurai Hambatan Usaha
Purbaya menilai optimisme investor asing mulai tumbuh seiring upaya pemerintah melakukan pembenahan kebijakan. Pemerintah kini fokus mengidentifikasi dan mengatasi persoalan yang selama ini menghambat dunia usaha.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyelenggaraan forum debottlenecking secara rutin. Forum tersebut digunakan untuk memetakan masalah konkret yang dihadapi pelaku bisnis.
Purbaya menyatakan hambatan usaha akan dihilangkan secara bertahap melalui kebijakan konsisten. Menurutnya, perubahan besar tidak bisa dilakukan secara instan dalam sistem ekonomi nasional.
Ia meyakini arah kebijakan yang konsisten akan memperbaiki iklim investasi dalam jangka menengah. Perbaikan bertahap dinilai lebih realistis dibandingkan perubahan drastis.
Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Seiring perbaikan iklim usaha, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi enam persen dapat dicapai pada 2026. Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi 2025 masih berada pada kisaran yang solid.
Ia mendorong percepatan belanja fiskal sejak awal tahun anggaran. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia terus diperkuat.
Purbaya menegaskan komunikasi intensif diperlukan agar kebijakan ekonomi berjalan searah. Pemerintah juga berkomitmen meninjau dan memperbaiki regulasi yang mengganggu aktivitas usaha.
Pandangan Kritis Partai X terhadap Iklim Investasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, memberikan catatan kritis. Ia menegaskan iklim investasi tidak hanya soal kemudahan izin dan insentif fiskal.
Menurut Prayogi, kepastian hukum dan keadilan kebijakan menjadi faktor utama kepercayaan investor. Negara memiliki tiga tugas utama yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan ekonomi.
Tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat secara adil.
Prayogi menilai iklim investasi kondusif harus berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan publik.
Ia mengingatkan kebijakan ekonomi tidak boleh mengorbankan kedaulatan negara dan hak rakyat. Investasi harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Prinsip Partai X dalam Pembangunan Ekonomi
Partai X menempatkan keadilan sosial sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional. Negara wajib memastikan pertumbuhan ekonomi tidak memperlebar kesenjangan sosial.
Kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar dalam tata kelola investasi. Partai X menolak praktik ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok.
Investasi harus selaras dengan kepentingan nasional dan pembangunan berkelanjutan.
Negara harus hadir sebagai pengatur yang adil, bukan sekadar fasilitator pasar.
Solusi Partai X Menciptakan Iklim Kondusif
Partai X mendorong reformasi regulasi investasi berbasis kepentingan rakyat dan dunia usaha. Evaluasi regulasi harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik.
Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Pengawasan independen diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam perizinan.
Partai X mengusulkan forum nasional reformasi iklim investasi yang inklusif. Forum tersebut diharapkan memperkuat kepercayaan investor dan melindungi kepentingan rakyat.
Partai X menegaskan investasi harus menjadi alat mencapai kesejahteraan rakyat.
Negara wajib menciptakan iklim kondusif yang adil, transparan, dan berdaulat. Pertumbuhan ekonomi yang sehat hanya lahir dari kebijakan yang berpihak pada rakyat.
