beritax.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Program ini bertujuan untuk memperkuat daya saing nasional, mendukung swasembada pangan dan energi, serta memperlancar distribusi hasil produksi daerah.
Dody menjelaskan bahwa ketersediaan jalan yang baik merupakan tulang punggung ekonomi daerah, dan percepatan peningkatan jalan daerah akan optimalkan potensi pangan dan energi. Program ini didukung dengan dana pusat untuk meningkatkan konektivitas jalan. Terutama di wilayah yang menopang produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan industri.
Pandangan Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
“Percepatan program seperti ini penting, namun pengelolaannya harus transparan dan bebas dari markup anggaran,” kata Rinto.
Partai X menilai bahwa program ini harus dijalankan dengan akuntabilitas tinggi agar tidak ada penyalahgunaan anggaran yang merugikan rakyat.
“Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga efisiensi dan integritas dalam setiap tahap program,” ujar Rinto.
Prinsip Partai X dalam Pengelolaan Anggaran Negara
Partai X menekankan bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat. Menurut prinsip Partai X, negara harus bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek yang menggunakan dana rakyat. Prayogi R Saputra, Direktur X Institute, menambahkan, “Pembangunan infrastruktur seperti jalan daerah harus memberikan manfaat nyata tanpa ada pemborosan.”
Solusi Partai X
Partai X menawarkan tiga solusi untuk memastikan percepatan pembangunan jalan daerah dilakukan secara efisien dan adil:
- Pengawasan Ketat dalam Setiap Tahap Program
Pemerintah harus memastikan adanya pengawasan independen dan audit yang ketat untuk meminimalisir penyimpangan anggaran. - Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Akuntabel
Setiap pengeluaran anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada rakyat, melalui laporan yang mudah diakses publik. - Keterlibatan Masyarakat dalam Pemantauan Proyek
Masyarakat perlu dilibatkan dalam pemantauan pembangunan untuk memastikan bahwa proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan mereka.
Rinto Setiyawan menegaskan, “Pemerintah harus memprioritaskan kecepatan dan efisiensi, tanpa mengabaikan transparansi anggaran yang digunakan.” Partai X mendukung program ini, namun tetap mengingatkan bahwa keadilan dan akuntabilitas adalah prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan yang melibatkan dana publik.
“Dana yang digunakan untuk pembangunan jalan daerah adalah milik rakyat, dan harus dipastikan memberikan manfaat maksimal,” tegas Rinto.