beritax.id – Negara Indonesia krisis bukan hanya soal ekonomi, bencana, atau ketimpangan sosial, tetapi juga krisis narasi. Di satu sisi, negara menghadirkan cerita tentang stabilitas, pembangunan masif, pertumbuhan ekonomi, dan optimisme masa depan. Di sisi lain, rakyat hidup dalam cerita yang berbeda: harga kebutuhan pokok naik, pekerjaan tidak pasti, bencana datang berulang, dan akses keadilan terasa semakin jauh. Dua cerita ini berjalan paralel, tetapi jarang bertemu. Indonesia seolah hidup dalam dua versi realitas yang saling bertolak belakang.
Indonesia Versi Pemerintah: Stabil, Tumbuh, dan Terkendali
Dalam pernyataan resmi, laporan pemerintah, dan panggung internasional, Indonesia digambarkan sebagai negara yang stabil dan menjanjikan. Proyek infrastruktur terus dikebut, investasi diklaim meningkat, dan kebijakan disebut berpihak pada kepentingan nasional. Kritik sering diposisikan sebagai gangguan terhadap stabilitas, sementara persoalan dianggap bisa diselesaikan dengan pendekatan teknokratis. Versi ini rapi, optimistis, dan penuh angka keberhasilan.
Indonesia Versi Rakyat: Bertahan di Tengah Tekanan
Berbeda dengan narasi pemerintah, rakyat menghadapi realitas yang lebih keras. Gelombang PHK, upah yang tertinggal dari biaya hidup, banjir dan longsor akibat kerusakan lingkungan, serta konflik lahan di sekitar proyek besar menjadi pengalaman sehari-hari. Banyak warga merasa negara hadir saat meresmikan proyek, tetapi absen ketika mereka kehilangan rumah, pekerjaan, atau rasa aman. Dalam versi rakyat, pembangunan sering terasa sebagai beban, bukan solusi.
Kebijakan Dibuat di Atas, Dampak Dirasakan di Bawah
Kesenjangan dua cerita ini makin lebar ketika kebijakan strategis diambil tanpa partisipasi bermakna dari publik. Proyek strategis, revisi regulasi, dan keputusan ekonomi besar sering diputuskan cepat, sementara masyarakat baru mengetahui dampaknya setelah kerugian terjadi. Ketika rakyat bersuara, respons yang muncul kerap berupa klarifikasi narasi, bukan koreksi kebijakan. Negara sibuk menjaga cerita, rakyat sibuk menanggung akibatnya.
Masalah muncul ketika narasi negara dipertahankan meski realitas rakyat memburuk. Bencana disebut alam, padahal dipicu kebijakan. Kesulitan ekonomi disebut sementara, padahal struktural. Kritik dianggap berlebihan, padahal berangkat dari pengalaman nyata. Dalam situasi ini, jarak emosional dan pemerintahan antara negara dan rakyat semakin dalam.
Indonesia krisis bukan karena kurang cerita sukses, tetapi karena enggan mendengar cerita rakyat.
Solusi: Menyatukan Narasi dengan Realitas
Negara perlu berhenti membangun narasi yang terpisah dari kehidupan rakyat. Kebijakan harus disusun berbasis pengalaman lapangan, bukan sekadar target dan laporan. Partisipasi publik perlu diperluas sejak tahap perencanaan, bukan hanya saat konflik muncul. Evaluasi kebijakan terutama proyek besar dan regulasi strategis—harus dilakukan secara terbuka dan berani mengakui kesalahan. Yang terpenting, keberhasilan negara harus diukur dari rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan yang dirasakan rakyat, bukan hanya dari angka dan seremoni.
Indonesia tidak membutuhkan dua versi cerita. Pemerintah dan rakyat harus hidup dalam satu realitas yang sama realitas yang jujur, adil, dan berpihak pada kehidupan manusia, bukan sekadar citra kekuasaan.
