beritax.id – Indonesia memiliki segala syarat untuk menjadi negara maju sumber daya melimpah, bonus demografi, kekayaan alam, dan posisi strategis. Namun satu pertanyaan terus menggema mengapa kemajuan itu terasa jauh dari kenyataan? Mengapa rakyat makin sulit, sementara pejabat semakin diuntungkan?
Akar persoalannya bukan sekadar ekonomi atau infrastruktur. Masalah utama terletak pada sistem yang bekerja tidak selaras dengan kepentingan rakyat. Ketika aturan lebih menguntungkan kekuasaan daripada masyarakat, maka sebaik apa pun potensi bangsa, hasilnya tidak pernah dirasakan secara merata.
Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Namun dalam banyak kebijakan, suara rakyat justru diabaikan. Sistem seakan berjalan berlawanan arah dari kepentingan mereka yang seharusnya menjadi raja dalam negara demokratis.
Negara dan Pemerintah yang Kerap Disamakan
Salah satu persoalan mendasar adalah kekeliruan memahami negara dan pemerintah sebagai satu entitas yang sama. Padahal sesuai prinsip dasar ketatanegaraan, negara memiliki tiga unsur wilayah, rakyat, dan pemerintah. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan menjalankan kebijakan bukan pemilik kekuasaan mutlak.
Ketika pemerintah dianggap identik dengan negara, kebijakan sering diambil berdasarkan kepentingan rezim, bukan kepentingan nasional. Maka lahirlah kebijakan ugal-ugalan, praktik abuse of power, dan arah pembangunan yang lebih mengikuti arah kekuasaan dibanding arah tujuan bangsa.
Sistem yang tidak membedakan negara dan pemerintah selalu berakhir pada ketidakstabilan. Ketika kebijakan dibuat berdasarkan kehendak penguasa, bukan mandat rakyat, maka pembangunan berjalan tanpa arah.
Kesejahteraan Sulit Tercapai Jika Rakyat Tidak Jadi Prioritas
Sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat: pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Namun dalam kenyataan sehari-hari, biaya hidup terus merangkak naik. Dari harga beras hingga tarif energi, semua bergerak tanpa kendali yang memadai.
Ketika masyarakat berjuang untuk hidup layak, tetapi kebijakan justru membuka ruang selebar-lebarnya untuk kepentingan modal besar, itu berarti sistem melawan rakyat. Pembangunan seharusnya menghadirkan keadilan, bukan memperlebar jurang ketimpangan.
Tanpa keberpihakan moral, kekuasaan hanya menjadi alat untuk kepentingan kelompok tertentu. Mengapa kemajuan sulit tercapai? Karena rakyat tidak pernah ditempatkan sebagai inti kebijakan.
Pancasila Harus Menjadi Cahaya Moral, Bukan Slogan Kosong
Banyak keputusan negara tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sila keadilan sosial sulit terasa, sila persatuan kerap retak oleh kesenjangan, dan sila permusyawaratan-perwakilan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pancasila seharusnya bukan sekadar seremonial atau simbol. Ia adalah kompas moral yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan. Tanpa Pancasila sebagai pedoman operasional, sistem akan kehilangan arah dan mudah dimanipulasi oleh mereka yang memiliki modal dan kedekatan dengan kekuasaan.
Indonesia tidak akan maju bila Pancasila terus diperlakukan sebagai hiasan tanpa implementasi nyata.
Solusi: Membangun Sistem yang Berpihak pada Rakyat
Untuk memastikan Indonesia benar-benar melaju menuju kemajuan, dibutuhkan reformasi menyeluruh pada sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Solusi yang relevan adalah sebagai berikut:
Musyawarah Kenegarawanan Nasional oleh empat pilar bangsa. Kaum intelektual, pemuka agama, TNI/Polri, dan tokoh budaya harus duduk bersama merumuskan desain struktur negara yang lebih adil dan tidak mudah diselewengkan kekuasaan.
Amandemen Kelima UUD 1945 untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. UUD perlu diperkuat agar rakyat benar-benar menjadi pengendali arah negara, bukan sekadar penonton kebijakan.
Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah. Ketika pemerintah kolaps, negara tetap harus kokoh. Pemisahan ini penting agar rezim tidak mengidentifikasi diri sebagai negara.
Reformasi hukum berbasis kepakaran. Hukum tidak boleh tunduk pada suara terbanyak, uang terbesar, atau tekanan pejabat. Hukum harus berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik.
Transformasi birokrasi menuju sistem digital. Digitalisasi mempersempit celah korupsi, mempercepat pelayanan, dan menutup ruang manipulasi manual yang selama ini merugikan rakyat.
Pendidikan moral dan berbasis Pancasila. Generasi muda harus memahami jati diri bangsa, nilai keadilan, persatuan, dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Penguatan peran media negara sebagai alat pendidikan publik. Media harus menjadi sarana penyebar nilai kebangsaan, bukan hanya alat propaganda kekuasaan.
Dengan langkah-langkah ini, sistem dan pemerintahan dapat kembali selaras dengan kepentingan rakyat bukan melawannya.
Kesimpulan: Indonesia Akan Maju Bila Sistem Berpihak pada Rakyat
Indonesia tidak kekurangan sumber daya, tidak kekurangan peluang, dan tidak kekurangan harapan. Yang kurang adalah sistem yang benar-benar berdiri untuk rakyat. Sistem yang tidak memusuhi atau mengabaikan rakyat, tetapi memuliakan mereka sebagai pemilik kedaulatan.
Jika kedaulatan dikembalikan ke tangan rakyat dan sistem diperbaiki dari hulunya, maka Indonesia bukan hanya bisa maju Indonesia akan bergerak menjadi negara yang adil, kuat, dan berdaulat sepenuhnya.
