beritax.id – Terkait lokasi International Financial Center (IFC) atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih Bali yang paling cocok. Bahkan sudah ada tiga daerah di Pulau Dewata yang dibidik. “Jadi kan masih dibahas ya, ada alternatif ya mungkin beberapa di Bali, tapi mungkin ada beberapa titik juga. Tapi yang jelas, kita akan cari tempat yang paling nyaman untuk investor internasional,” ujar Purbaya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Purbaya menyebut pemerintah masih melakukan pembahasan mengenai lokasi terbaik bagi PFII. Pemerintah ingin kawasan tersebut mampu memberikan kenyamanan bagi investor internasional. Namun, pilihan tersebut menimbulkan perhatian publik terhadap masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, IKN sebelumnya dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Pemerintah menilai Bali memiliki daya tarik lebih kuat bagi investor global. Faktor konektivitas, infrastruktur, dan ekosistem internasional menjadi pertimbangan utama.
Wacana PFII dan Tantangan Pembangunan Nasional
International Financial Center atau PFII disiapkan sebagai pusat keuangan internasional Indonesia. Pemerintah berharap kawasan tersebut mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Purbaya menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menarik investor. Fasilitas tersebut mencakup keimigrasian, ketenagakerjaan, residensi, perizinan, hingga perpajakan.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembentukan pengadilan khusus PFII. Langkah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha global. Menurut pemerintah, kepastian hukum menjadi faktor penting dalam membangun pusat keuangan internasional. Investor membutuhkan sistem hukum yang cepat, profesional, dan terpercaya.
Meski demikian, pembangunan pusat ekonomi baru harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Kehadiran investasi tidak boleh hanya memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu. Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa pembangunan nasional harus kembali kepada tujuan utama negara. “Negara memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat,” ujar Prayogi. Menurutnya, setiap kebijakan strategis pemerintah harus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat. Investasi harus menjadi alat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
IKN Tetap Harus Mendapat Perhatian Pemerintah
Rencana PFII yang tidak diarahkan ke IKN kembali memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pembangunan ibu kota baru tersebut. IKN sebelumnya diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan sekaligus simbol transformasi ekonomi Indonesia. Kawasan tersebut dibangun dengan nilai investasi yang sangat besar.
Namun, kondisi lapangan menunjukkan aktivitas ekonomi di IKN masih menghadapi berbagai tantangan. Aktivitas masyarakat belum sepenuhnya berkembang seperti kota besar lainnya. Kunjungan masyarakat ke IKN masih banyak didominasi wisata rasa penasaran. Banyak pengunjung datang untuk melihat pembangunan, kemudian kembali pada hari yang sama.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi lanjutan agar IKN memiliki ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Prayogi menilai pemerintah tidak boleh meninggalkan masyarakat sekitar dalam proses pembangunan IKN. “Pembangunan harus menghadirkan pemerataan, bukan hanya pembangunan fisik,” katanya.
Menurutnya, negara harus memastikan setiap proyek nasional memiliki dampak nyata bagi rakyat. Prinsip Partai X menekankan bahwa negara harus hadir melalui kebijakan yang melindungi masyarakat. Negara juga harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, negara harus mampu mengatur arah pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan. Regulasi harus memastikan kepentingan rakyat menjadi prioritas.
Investasi Harus Sejalan dengan Kepentingan Rakyat
Partai X memandang investasi merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, investasi harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prayogi, pembangunan pusat keuangan internasional harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari jumlah investor yang masuk. Keberhasilan juga harus dilihat dari penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, masyarakat lokal harus mendapatkan manfaat dari perkembangan ekonomi tersebut. Prayogi menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama pemerataan dan perlindungan sosial. Dalam pandangan Partai X, negara harus hadir melindungi rakyat dari dampak negatif pembangunan.
Negara harus memastikan masyarakat kecil tidak kehilangan ruang ekonomi akibat masuknya investasi besar. Negara juga harus melayani rakyat melalui kemudahan akses terhadap pekerjaan dan peluang usaha. Sementara itu, negara harus mengatur agar investasi berjalan sesuai aturan yang adil.
Solusi Partai X untuk Pembangunan Ekonomi Berkeadilan
Partai X menawarkan beberapa solusi agar pembangunan pusat ekonomi nasional tetap berpihak kepada rakyat. Pertama, pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap setiap proyek strategis nasionalKajian tersebut harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat.
Kedua, pemerintah perlu memastikan adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan ekonomi. Masyarakat sekitar harus menjadi bagian dari rantai ekonomi yang terbentuk. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat transparansi dalam pengelolaan kebijakan investasi. Setiap keputusan strategis harus dapat dipahami dan diawasi masyarakat.
Keempat, pemerintah perlu memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai tujuan awal. IKN harus memiliki strategi ekonomi yang jelas agar tidak menjadi proyek tanpa manfaat luas. Kelima, pemerintah perlu membangun keseimbangan antara kepentingan investor dan kepentingan rakyat. Investor harus diberikan kepastian hukum, tetapi rakyat juga harus mendapatkan perlindungan.
Prayogi menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus memiliki orientasi pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, negara tidak boleh hanya menjadi fasilitator investasi. Negara harus menjadi pengarah pembangunan yang memastikan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan Ekonomi Harus Berpihak kepada Publik
Rencana pembentukan PFII menjadi momentum pemerintah memperkuat sektor keuangan nasional. Namun, kebijakan tersebut harus tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat. Pemerintah perlu memastikan pusat keuangan internasional tidak menciptakan kesenjangan baru. Pembangunan ekonomi harus menjadi jalan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Partai X menilai keberhasilan pembangunan bukan hanya berdasarkan angka investasi. Keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari manfaat yang diterima rakyat. Dengan prinsip melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat, negara harus memastikan setiap kebijakan memiliki dampak positif. PFII maupun pembangunan IKN harus diarahkan untuk menciptakan Indonesia yang lebih kuat. Kebijakan ekonomi harus tetap kritis, obyektif, dan solutif. Sebab, pembangunan yang sesungguhnya adalah pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
