beritax.id – Kedaulatan rakyat Indonesia seharusnya menjadi roh utama kehidupan bernegara. Namun dalam kenyataan Indonesia hari ini, kedaulatan itu semakin sulit dirasakan oleh warga yang masih bergulat dengan kemiskinan, keterbelakangan layanan dasar, dan ketimpangan sosial. Di saat negara menyampaikan optimisme tentang stabilitas, pertumbuhan, dan keberhasilan pembangunan, sebagian besar rakyat justru menghadapi hidup yang kian berat. Di sinilah jarak antara klaim dan kenyataan semakin menganga.
Dalam beberapa waktu terakhir, publik kembali disuguhi berita tentang meningkatnya beban hidup, ketimpangan wilayah, dan kelompok rentan yang tertinggal. Harga kebutuhan pokok berfluktuasi, lapangan kerja tidak stabil, dan akses pendidikan serta kesehatan masih timpang di banyak daerah. Namun kondisi ini sering ditutup dengan narasi bahwa situasi “secara umum” sudah membaik. Bagi rakyat, pernyataan itu terasa asing di tengah realitas yang mereka hadapi setiap hari.
Keterbelakangan yang Dianggap Masalah Individu
Ketika warga tertinggal dari arus pembangunan, persoalan kerap dialihkan menjadi soal kapasitas individu: kurang adaptif, kurang produktif, atau belum siap bersaing. Padahal, keterbelakangan sering kali bersumber dari kebijakan yang tidak merata, infrastruktur sosial yang lemah, serta akses ekonomi yang dikunci oleh segelintir kepentingan. Dalam kondisi ini, kedaulatan rakyat tereduksi menjadi tanggung jawab personal, bukan mandat negara. Negara berbicara kesempatan, rakyat menghadapi keterbatasan.
Narasi bahwa keadaan sudah terkendali dan pembangunan berada di jalur yang benar berfungsi menenangkan, tetapi sekaligus menutup ruang evaluasi. Kritik terhadap kemiskinan struktural dan ketertinggalan wilayah sering dianggap pesimistis atau mengganggu stabilitas. Padahal, tanpa kritik, kedaulatan rakyat kehilangan fungsinya sebagai pengoreksi arah kekuasaan. Ketika kritik dilemahkan, kedaulatan ikut memudar.
Demokrasi Tanpa Dampak Nyata bagi Kehidupan Rakyat
Pemilu tetap berlangsung, wakil rakyat tetap dipilih, tetapi keputusan kebijakan sering kali jauh dari kebutuhan warga miskin dan tertinggal. Aspirasi rakyat berhenti di ruang prosedural, sementara kebijakan strategis lebih responsif terhadap kepentingan ekonomi dan pemerintahan jangka pendek. Akibatnya, rakyat merasa hadir dalam sistem, tetapi tidak berdaya di dalamnya. Inilah paradoks demokrasi tanpa kedaulatan nyata.
Solusi: Mengembalikan Kedaulatan Rakyat ke Arah Kebijakan
Negara harus berhenti mengukur keberhasilan hanya dari narasi makro dan mulai menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai indikator utama. Kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan harus berbasis pada kebutuhan nyata warga, bukan sekadar target administratif. Partisipasi rakyat perlu diperluas hingga tahap pengambilan keputusan, terutama dalam kebijakan ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar. Selain itu, keterbukaan data dan ruang kritik harus dijamin agar kedaulatan rakyat berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, bukan sekadar slogan konstitusional.
Tanpa langkah ini, kemiskinan dan keterbelakangan akan terus berlangsung—sementara kedaulatan rakyat perlahan hilang di balik klaim bahwa semuanya sudah baik-baik saja.
