beritax.id — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman turun tangan setelah menerima laporan bahwa harga beras di Kabupaten Aceh Tengah mencapai Rp500 ribu per 15 kilogram atau sekitar Rp33 ribu per kilogram. Amran menilai harga tersebut tidak wajar dan langsung memerintahkan pasokan dikirim ke lokasi untuk menstabilkan kondisi.
Ia memastikan koordinasi dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Mendagri Tito Karnavian dan Bulog, guna menjamin ketersediaan pangan di wilayah terdampak banjir. Penyaluran beras dilakukan melalui cadangan bencana dan dipercepat tanpa menunggu prosedur administrasi karena situasi bersifat darurat.
Pemerintah Salurkan Bantuan Rp73,57 Miliar untuk Wilayah Bencana
Selain stabilisasi harga beras, Amran memaparkan bahwa total bantuan Kementerian Pertanian dan mitra strategis mencapai Rp73,57 miliar untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bantuan mencakup kebutuhan pokok seperti minyak goreng, beras, obat-obatan, susu, mi instan, air mineral, hingga bantuan finansial yang dihimpun dari pegawai dan pelaku usaha pertanian.
Kementan bersama Bulog telah menyalurkan 40 ribu ton beras dan ribuan ton minyak goreng sejak awal bencana. Amran menegaskan stok beras di gudang regional masih mencukupi dan distribusi akan dilakukan secara terus-menerus agar tidak ada wilayah yang kekurangan.
Partai X: Respons Cepat Penting, Tapi Tata Kelola Pangan Harus Dibenahi
Menanggapi situasi lonjakan harga di Aceh, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengapresiasi langkah cepat Mentan. Namun ia mengingatkan bahwa stabilisasi pangan tidak boleh bersifat reaktif, melainkan harus ditata melalui sistem yang berkelanjutan.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ketika harga beras melambung di tengah bencana, negara wajib hadir cepat, tapi juga wajib memastikan tata kelola pangan tidak membuka celah permainan harga,” tegas Prayogi.
Partai X menyoroti pentingnya stabilitas harga yang berbasis data, distribusi yang terorganisasi, serta pencegahan mafia pangan yang sering memanfaatkan momentum bencana.
Prinsip Partai X: Kedaulatan Pangan Tidak Boleh Dikorbankan
Berdasarkan Prinsip Partai X, sedikitnya tiga prinsip relevan terhadap persoalan ini:
1. Negara harus memastikan akses pangan adil dan merata untuk seluruh rakyat. Distribusi cadangan beras tidak boleh menunggu krisis besar untuk bergerak.
2. Pemerintahan wajib bekerja dengan sistem yang transparan dan akuntabel. Lonjakan harga ekstrem harus menjadi indikator peringatan dini, bukan kejutan.
3. Kedaulatan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara. Ketergantungan pada reaksi darurat menunjukkan kelemahan sistem distribusi.
Partai X menegaskan bahwa krisis harga beras sekecil apapun merupakan ancaman bagi stabilitas sosial, terutama di tengah bencana.
Analisis Partai X: Penyebab Lonjakan Harga Harus Diungkap
Partai X menilai kenaikan harga beras hingga Rp33 ribu per kg perlu ditelusuri secara komprehensif. Ada beberapa kemungkinan penyebab:
1. Gangguan distribusi akibat banjir dan longsor. Akses logistik terganggu sehingga harga naik tidak wajar.
2. Penimbunan atau permainan harga oleh pedagang tertentu. Situasi bencana sering dimanfaatkan pihak yang ingin meraih keuntungan cepat.
3. Data stok tidak terintegrasi antarinstansi. Keterlambatan informasi membuat intervensi pemerintah terlambat dilakukan.
Prayogi menilai bahwa pemerintah perlu memastikan penyebabnya jelas agar langkah cepat tidak hanya meredakan gejolak sesaat.
Solusi Partai X: Stabilitas Pangan Berkelanjutan, Bukan Sekadar Respons Darurat
Merujuk solusi dalam Partai X , Partai X mengajukan strategi berikut:
1. Membangun Sistem Monitoring Harga Real-Time
Teknologi dashboard harga nasional harus mampu mendeteksi anomali di tingkat kabupaten.
2. Menata ulang jalur distribusi pangan saat bencana
Logistik harus memiliki emergency lane sehingga pasokan tidak bergantung satu jalur saja.
3. Audit stok pangan daerah setiap dua pekan
Menutup celah penimbunan dan memastikan transparansi stok.
4. Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD)
Daerah tidak boleh hanya mengandalkan gudang pusat.
5. Penegakan hukum terhadap mafia pangan
Partai X menekankan bahwa permainan harga saat bencana merupakan kejahatan kemanusiaan dan harus ditindak tegas.
Penutup: Negara Harus Selalu Siaga Pangan
Partai X mengapresiasi respons cepat Mentan Amran, namun menekankan bahwa sistem pangan nasional harus mampu mencegah gejolak harga sebelum krisis terjadi. “Harga beras tidak boleh menunggu naik dulu baru negara bergerak. Sistem pangan harus sigap, terukur, dan berpihak kepada rakyat,” tutup Prayogi.
Dengan pendekatan kritis, obyektif, dan solutif, Partai X mendorong pemerintah memperkuat ketahanan pangan agar rakyat tidak menjadi korban kedua setelah bencana.
