beritax.id – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Shell per 1 Maret 2025 menjadi sorotan di tengah skandal pengoplosan Pertamax menjadi Pertalite yang mengguncang Pertamina. Tak hanya konsumen yang mengeluhkan kondisi ini, tetapi juga sejumlah pengamat ekonomi dan politisi, termasuk dari Partai X yang diwakili oleh Prayogi R. Saputra.
Kenaikan Harga BBM di SPBU Shell dan BP
Berdasarkan informasi dari Shell dan BP, beberapa jenis BBM mengalami kenaikan harga sebagai berikut:
- Shell Super: Naik dari Rp14.750 menjadi Rp15.200 per liter.
- Shell V-Power: Dari Rp15.450 menjadi Rp15.900 per liter.
- BP 92: Dari Rp14.650 menjadi Rp15.100 per liter.
- BP Ultimate: Dari Rp15.350 menjadi Rp15.800 per liter.
Kenaikan ini disebut sebagai respons terhadap fluktuasi harga minyak dunia serta penyesuaian terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Namun, masyarakat merasa terbebani, terutama menjelang periode mudik Lebaran yang membutuhkan konsumsi BBM lebih tinggi.
Sementara itu, di tengah kenaikan harga BBM di SPBU swasta, Pertamina justru melakukan penyesuaian ke bawah. Harga Dexlite turun dari Rp14.600 per liter menjadi Rp14.300 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.800 per liter menjadi Rp14.600 per liter.
Partai X: Pemerintah Harus Transparan dan Efisien
Menanggapi kenaikan ini, Prayogi R. Saputra Direktur X-Institute, menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan energi yang transparan, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Kenaikan harga BBM di SPBU swasta jelas memberikan keuntungan bagi Pertamina untuk kembali membangun kepercayaan masyarakat. Namun, pemerintah harus tetap mengawasi agar tidak ada permainan harga yang merugikan rakyat,” ujar Prayogi dalam keterangannya
Partai X mengacu pada prinsip dasarnya bahwa negara harus menjalankan kewenangannya secara efektif, efisien, dan transparan. Kebijakan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti energi, tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak, melainkan harus benar-benar dirancang demi keadilan dan kesejahteraan rakyat
“Negara harus menjalankan kewenangan dengan prinsip transparansi dan keadilan. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan objek kebijakan tanpa mendapatkan manfaat nyata,” tegas Prayogi
Kesimpulan
Publik kini menanti respons pemerintah terkait kenaikan harga BBM ini. Partai X menegaskan bahwa pemerintah harus menjelaskan dasar kebijakan ini secara terbuka dan memastikan bahwa kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
Dengan situasi harga BBM yang fluktuatif ini, publik kini dihadapkan pada pilihan sulit: tetap menggunakan BBM swasta dengan harga lebih tinggi atau kembali ke Pertamina dengan harga lebih kompetitif namun di tengah isu kepercayaan yang masih bergulir.
