beritax.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka peluang adanya alokasi khusus penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk mendukung buruh pelabuhan melalui program “Buruh Sekolah, Buruh Sarjana”. Program ini merupakan inisiatif Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (SP TKBM) Indonesia yang dijadwalkan mulai berjalan pada September 2025.
Dalam pertemuan dengan pengurus SP TKBM, Gibran menyampaikan dukungan penuh terhadap peningkatan kompetensi buruh. Ia menilai kemandirian bangsa hanya dapat dicapai melalui SDM unggul dengan pendidikan berkualitas. Subhan Hadil, Ketua Umum PP SP TKBM, menyebut dukungan Wapres membawa harapan besar agar buruh mendapat akses pendidikan luas, mulai dari Paket A, B, C hingga perguruan tinggi.
Partai X Ingatkan Janji Harus Ditunaikan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, janji pemerintah terkait pendidikan buruh jangan berhenti pada wacana atau retorika. “Buruh butuh kepastian pendidikan, bukan sekadar janji. Negara harus hadir, bukan hanya sekadar mendukung,” ujarnya.
Partai X menilai program ini tidak boleh terjebak dalam pencitraan, melainkan harus benar-benar memberi ruang akses pendidikan bagi buruh pelabuhan. Pemerintah wajib menyiapkan regulasi, pendanaan, serta mekanisme yang transparan agar buruh tidak hanya menjadi slogan tetapi mendapat hak pendidikan yang adil.
Prinsip Partai X: Rakyat Adalah Raja
Partai X menegaskan kembali prinsip utamanya: rakyat adalah pemilik kedaulatan negara, sehingga rakyat adalah raja. Pemerintah dan pejabat hanyalah pelayan rakyat atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bertugas menjalankan mandat rakyat secara efektif, efisien, dan transparan.
Dalam pandangan Partai X, pendidikan adalah hak dasar. Pemenuhan pendidikan bagi buruh sejalan dengan makna kesejahteraan yang menuntut terpenuhinya sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, akses pendidikan untuk buruh pelabuhan bukan hanya program, tetapi kewajiban negara yang tidak bisa ditunda.
Solusi Partai X: Pendidikan Nyata Berbasis Keadilan
Partai X menawarkan solusi agar program “Buruh Sekolah, Buruh Sarjana” benar-benar bermanfaat. Pertama, pemerintah harus memastikan desain kebijakan pendidikan buruh berbasis prinsip keadilan sosial. Kedua, transformasi birokrasi digital dibutuhkan untuk memutus rantai korupsi dalam penyaluran beasiswa, memastikan buruh menjadi penerima nyata. Ketiga, pendidikan moral berbasis Pancasila perlu masuk dalam kurikulum agar buruh tidak sekadar mendapat ijazah, tetapi juga kesadaran ideologi sebagai warga negara.
Partai X juga mendorong adanya musyawarah kenegarawanan yang melibatkan serikat buruh, akademisi, dan negara dalam menyusun regulasi jaminan pendidikan buruh secara permanen. Dengan demikian, hak pendidikan tidak bergantung pada siapa penguasa, melainkan dijamin konstitusi sebagai hak rakyat.
Partai X menegaskan bahwa rakyat tidak membutuhkan janji yang berulang, melainkan kebijakan nyata yang dirasakan langsung. Pendidikan buruh harus segera diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab negara, bukan sekadar alat pencitraan. “Janji tanpa realisasi adalah pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Prayogi.
