beritax.id – DPR RI melalui Sekretariat Jenderal DPR membantah adanya kenaikan gaji anggota DPR di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa yang dilakukan adalah efisiensi anggaran, bukan kenaikan gaji. Salah satu contoh efisiensi tersebut adalah keputusan untuk tidak menganggarkan revitalisasi Rumah Jabatan Anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.
Rumah yang sudah berusia 40 tahun itu dianggap sudah tidak layak, tetapi tidak akan ada anggaran besar untuk perbaikan. Sebagai penggantinya, anggota DPR periode 2024–2029 mendapatkan kompensasi berupa tunjangan perumahan yang besarnya sekitar Rp50 juta per bulan setelah dipotong pajak. Indra menekankan bahwa besaran gaji anggota DPR tetap mengacu pada peraturan lama dan tidak ada kenaikan gaji untuk tahun 2025. Ketika dikonfirmasi, Ketua DPR Puan Maharani juga menyatakan bahwa kompensasi ini bukanlah bentuk kenaikan gaji. Melainkan penggantian atas tidak adanya rumah jabatan.
Kritik dari Partai X
Namun, Partai X memberikan kritik tajam terhadap kebijakan ini. Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai bahwa klaim efisiensi anggaran yang dilakukan oleh DPR tidak menyentuh masalah yang sebenarnya dihadapi oleh rakyat. Menurutnya, rakyat masih terbebani dengan pajak tinggi, biaya hidup yang terus meningkat, sementara anggota DPR justru mendapatkan fasilitas mewah seperti tunjangan rumah yang tinggi. Rinto mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
Namun, kebijakan yang ada justru lebih berpihak pada kenyamanan hidup wakil rakyat daripada memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Menurut Partai X, efisiensi tidak boleh hanya menjadi jargon untuk rakyat sementara wakil rakyat tetap hidup dalam kemewahan yang tidak proporsional dengan kondisi ekonomi negara.
Prinsip dan Solusi Partai X
Partai X menegaskan bahwa negara harus dijalankan dengan prinsip keadilan, di mana seluruh elemen masyarakat, terutama yang paling membutuhkan, merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang diterapkan. Prinsip Partai X adalah bahwa negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan melayani kepentingan segelintir pihak. Reformasi struktural dalam pengelolaan anggaran negara harus memastikan bahwa semua kebijakan, termasuk di DPR, berpihak pada rakyat.
Sekolah Negarawan yang digagas oleh Partai X berfokus pada pendidikan politik berbasis integritas dan kepedulian terhadap masyarakat luas. Menurut Partai X, efisiensi sejati adalah ketika kebijakan anggaran tidak hanya menyentuh angka-angka di atas kertas. Tetapi benar-benar mengurangi beban hidup rakyat, bukan justru memperparah ketidakadilan sosial.
Tuntutan dari Rakyat
Rakyat Indonesia menunggu bukti nyata dari pemerintah dan legislatif bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak sekadar jargon yang hanya menguntungkan segelintir orang. Partai X menegaskan bahwa selama rakyat terus terbebani dengan beban hidup yang berat. Klaim efisiensi anggaran DPR hanya akan terasa kosong dan tidak memberikan manfaat yang sesungguhnya.
