beritax.id – Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sejarah (FKMPS) menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam penulisan ulang sejarah. Ketua Dewan Pembina FKMPS, Heppy Trenggono, menyebut proses sejarah harus dilakukan dengan integritas dan melibatkan publik.
Menurut Heppy, pemerintah harus melibatkan pihak independen agar sejarah tidak disusun dari kepentingan kelompok tertentu.
Heppy menilai proses tergesa dapat menimbulkan distorsi baru yang membahayakan generasi mendatang. Ketua Dewan Penasihat FKMPS, Laksamana (Purn) Tedjo Edhie, menyatakan penulisan sejarah adalah momen strategis untuk membangun karakter kebangsaan.
FKMPS menolak sejarah yang berpusat pada glorifikasi kekuatan asing dan menekankan pentingnya narasi perjuangan rakyat Indonesia.
Partai X: Sejarah Jangan Dipoles, Tapi Harus Dibuka Apa Adanya
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa sejarah bukan alat membangun narasi kekuasaan. “Kalau sejarah ditulis demi kenyamanan penguasa, maka rakyat hanya diwarisi kebohongan yang dibungkus retorika,” ujarnya.
Prayogi mengingatkan, sejarah harus dibuka apa adanya, meskipun pahit, karena hanya itu yang bisa menyembuhkan bangsa.
Partai X menyatakan tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani kebenaran, dan mengatur arah bangsa secara jujur . Negara tak boleh menyusun sejarah versi sendiri hanya untuk memuluskan legitimasi.
“Jangan jadikan sejarah semacam sertifikat kekuasaan untuk menutupi luka yang belum disembuhkan,” tegas Prayogi.
Partai X menilai pemerintah terlalu sibuk merias masa lalu, namun abai terhadap bahaya aktual seperti judi online. Ribuan keluarga hancur karena aplikasi judi digital, tapi tidak satu pun bandar besar diadili.
“Pemerintah terlalu sibuk mengatur narasi masa lalu, tapi gagal menjaga masa depan rakyatnya dari bahaya nyata,” ujar Prayogi.
Solusi Partai X: Sejarah Autentik, Masa Depan Protektif
Partai X menawarkan lima solusi strategis. Pertama, bentuk Dewan Sejarah Independen yang mewakili akademisi, pejuang, rakyat, dan daerah. Kedua, seluruh dokumen sejarah dibuka ke publik, bukan hanya disusun dalam dokumen penguasa.
Ketiga, integrasikan literasi sejarah ke pendidikan wajib tanpa narasi tunggal. Keempat, jadikan sejarah sebagai alat kritik sosial, bukan glorifikasi kekuasaan. Kelima, pemerintah harus menindak tegas penyebar hoaks sejarah dan pelaku pembelokan narasi.
Partai X mengingatkan, sejarah adalah napas panjang bangsa yang harus dirawat dengan kejujuran. “Kalau sejarah dimanipulasi, kita akan terus mengulang kesalahan yang sama,” tegas Prayogi.
Ia menutup dengan seruan agar pemerintah berani menghadirkan sejarah yang benar, bukan narasi yang enak didengar tapi kosong makna.
