beritax.id – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sejak awal diposisikan sebagai kebijakan strategis nasional. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta menurunkan angka stunting dan malnutrisi. Ini adalah tujuan yang sangat baik dan penting untuk masa depan bangsa.
Karena itu, program ini seharusnya diukur dari dampaknya terhadap kesehatan anak dan kualitas generasi muda.
Apakah gizi meningkat?
Apakah stunting menurun?
Apakah kesehatan anak membaik?
Ini yang seharusnya menjadi fokus utama. Namun dalam praktiknya, fokus pembahasan publik sering bergeser. Yang muncul justru narasi anggaran, dapur, dan lapangan kerja. Akibatnya, orientasi program menjadi kurang jelas.
Prioritas Pembangunan dan Lapangan Kerja
Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa MBG dapat menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja. Ini tentu baik. Namun masyarakat juga mengingat janji kampanye tentang penciptaan sekitar 19 juta lapangan kerja.
Pertanyaannya, jika lapangan kerja adalah prioritas, mengapa kebijakan penciptaan kerja produktif tidak didahulukan? Mengapa program makan bergizi dijadikan salah satu instrumen utama?
Lapangan kerja dari MBG sebagian besar bersifat operasional. Ini membantu, tetapi belum cukup untuk mendorong transformasi ekonomi. Indonesia membutuhkan pekerjaan di sektor produktif seperti industri, teknologi, dan energi.
Jika masyarakat memiliki pekerjaan yang layak, daya beli meningkat. Dengan daya beli yang kuat, kebutuhan gizi juga bisa dipenuhi secara mandiri. Dalam konteks ini, program seperti MBG seharusnya menjadi pelengkap, bukan fondasi utama.
Besarnya Anggaran dan Risiko Fiskal
Program sebesar MBG membutuhkan anggaran yang sangat besar. Pada 2026, anggaran program ini disebut dapat mencapai sekitar Rp335 triliun. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah menempatkan program ini sebagai prioritas.
Namun kebijakan anggaran harus dilihat secara menyeluruh. Ketika satu program menyerap dana besar, sektor lain bisa terdampak. Dan benar saja, terjadi efisiensi transfer ke daerah hingga 50%, pemangkasan anggaran pendidikan, dan kesehatan, hingga akan mengambil Utang Negara senilai 932 Triliun di tahun 2026
Akhirnya, terdapat polemik mengenai dampak terhadap peserta bantuan iuran dalam program BPJS Kesehatan. Jika intervensi gizi justru beriringan dengan berkurangnya perlindungan kesehatan, maka terjadi kontradiksi dalam kebijakan publik.
Karena itu, keseimbangan anggaran menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan efek domino.
Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas
Kalau anggarannya besar, seharusnya transparansinya juga besar. Tapi sampai hari ini, publik masih belum benar-benar tahu gambaran detailnya seperti apa.
Sebenarnya pertanyaannya sederhana saja… Dana itu dialokasikan ke mana? Berapa yang benar-benar dipakai untuk bahan pangan? Berapa untuk logistik? Untuk infrastruktur dapur? Dan berapa untuk biaya manajemen?
Di lapangan, muncul laporan keterlambatan pembayaran kepada pengelola dapur. Ada yang harus menalangi operasional dengan dana pribadi. Jika situasi ini terjadi secara luas, kualitas layanan dapat terganggu.
Program sebesar ini membutuhkan sistem pembayaran yang cepat, transparan, dan akuntabel. Tanpa itu, kepercayaan publik akan menurun.
Kualitas Gizi Harus Menjadi Fokus
Tujuan utama MBG adalah kualitas gizi. Namun di lapangan, muncul laporan bahwa standar nutrisi belum selalu dihitung secara matang. Bahkan lucunya Kepala BGN pun bukan berasal dari kalangan ahli gizi.
Alhasil, beberapa menu dinilai belum sepenuhnya berbasis kebutuhan gizi anak. Diversifikasi pangan juga perlu diuji kualitas nutrisinya.
Distribusi makanan yang banyak tidak otomatis meningkatkan kualitas gizi. Yang dibutuhkan adalah standar yang jelas, pengawasan, dan evaluasi berbasis data.
Ketimpangan Distribusi Tahun 2026
Fakta 2026 menunjukkan distribusi program belum merata. Di wilayah perbatasan seperti Entikong, Kalimantan Barat, masih ada sekolah yang belum menerima program secara optimal.
Di pedalaman Kalimantan Tengah, tantangan distribusi, infrastruktur, dan sanitasi masih terjadi. Sebaliknya, wilayah seperti Jawa Tengah berkembang lebih cepat.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa implementasi nasional belum sepenuhnya merata.
Risiko Program Berubah Menjadi Proyek
Pernyataan dari Basuki Tjahaja Purnama mengenai adanya “jatah” dalam program ini seolah menjawab kekhawatiran masyarakat.
Jika benar ada pembagian peran berdasarkan kedekatan, maka fokus program pasti bergeser. Bukan lagi soal meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi soal distribusi anggaran. Ini berbahaya, karena kualitas makanan, pengawasan, dan efisiensi bisa dikorbankan.
Program dengan anggaran ratusan triliun rupiah tidak boleh dikelola seperti proyek. Harus profesional, transparan, dan terbuka. Pemerintah wajib membuka data pengadaan, kontrak, dan pihak yang terlibat.
Kalau tidak, wajar jika publik menilai MBG bukan lagi program peningkatan gizi, tetapi hanya proyek besar yang rawan konflik kepentingan.
Filosofi Sandang, Pangan, dan Papan
Dalam kearifan Jawa, kita mengenal satu urutan yang sederhana: sandang, pangan, dan papan. Ini bukan sekadar daftar kebutuhan hidup. Ini sebenarnya cara pandang tentang bagaimana manusia seharusnya dibangun.
Sandang bukan sekadar pakaian. Sandang berarti martabat, pendidikan, karakter, dan kualitas manusia. Pemerintah harus memastikan rakyat memiliki ilmu, pekerjaan, dan kehormatan.
Pangan penting, tetapi datang setelah sandang. Ketika manusia memiliki kemampuan dan martabat, ia akan mampu memenuhi kebutuhan pangannya.
Lalu papan atau tempat tinggal. Rumah yang melindungi dan memberi rasa aman. Ini menjadi tahap berikutnya ketika manusia sudah memiliki fondasi diri dan kemampuan untuk bertahan secara mandiri.
Ada satu perumpamaan yang terdengar ekstrem: lebih baik tidak makan tetapi tetap berpakaian, daripada makan tetapi telanjang. Tentu ini bukan ajakan untuk mengabaikan kebutuhan dasar. Ini metafora tentang pentingnya menjaga martabat manusia. Karena ketika martabat runtuh, kemanusiaan ikut terkikis.
Maka mungkin pertanyaannya bukan sekadar soal program apa yang dijalankan, tapi dari mana kita memulai pembangunan. Apakah dari bantuan sesaat, atau dari penguatan manusianya? Pendidikan, pembentukan karakter, dan pekerjaan produktif seharusnya menjadi prioritas.
Kalau menurut kalian, apakah pembangunan kita hari ini sudah dimulai dari manusianya?
