beritax.id — Komisi II DPR RI kembali menggelar rapat Panitia Kerja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Empat Provinsi di Papua. Fokus pembahasan terletak pada transfer dana otonomi khusus (otsus) dan anggaran infrastruktur dasar. Empat provinsi DOB, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya memasuki tahun ketiga fase pembinaan.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan, 2025 merupakan tahun terakhir pendampingan pusat sesuai undang-undang pembentukan DOB. Ia menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur kantor pemerintahan masih terhambat oleh dana yang belum tersalurkan maksimal.
Partai X: Infrastruktur Mangkrak, Layanan Dasar Tersendat
Menanggapi situasi ini, Partai X melalui Anggota Majelis Tinggi yang juga Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa dana hanyalah alat, bukan tujuan. “Kalau dana dikirim berkala tapi layanan dasar tak tiba di rakyat, itu artinya negara belum hadir,” tegasnya.
Prayogi menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat, bukan sekadar mengatur alokasi dan angka. Ia menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh berhenti pada audit administrasi, tetapi harus memastikan efeknya sampai ke rakyat kecil.
Menurut prinsip Partai X, negara bukanlah milik pejabat atau penguasa kekuasaan, tapi milik rakyat. Dana otonomi bukan hak istimewa birokrat, melainkan bentuk pemenuhan kewajiban negara kepada rakyat di tanah terpinggirkan.
“Ketika infrastruktur kantor dibangun tapi puskesmas, sekolah, dan air bersih masih jadi mimpi, itu pengkhianatan terhadap konstitusi,” ujar Prayogi. Ia menyebut pentingnya penataan ulang paradigma otonomi agar berbasis pada pelayanan, bukan sekadar pemekaran struktural.
Solusi Partai X: Sekolah Negarawan dan Pengawasan Kedaulatan Rakyat
Sebagai solusi, Partai X menawarkan pendekatan transformatif melalui reformasi birokrasi dan pelibatan rakyat. Sekolah Negarawan yang digagas X-Institute akan menjadi pusat pendidikan untuk mencetak pemimpin daerah yang visioner dan bermoral.
“Yang dibutuhkan Papua bukan hanya bangunan, tapi pemimpin yang sadar bahwa mereka pelayan, bukan penguasa,” tegas Prayogi. Selain itu, Partai X mendesak pembentukan Dewan Kedaulatan Rakyat Adhoc untuk memastikan pengawasan publik dalam pengelolaan dana DOB dan otsus.
Penutup: Jangan Biarkan Dana Hilang, Rakyat Ditinggal
Di tengah janji pembangunan, realitas di Papua masih terpaku pada soal transfer dana, bukan pemenuhan kebutuhan dasar. “Kalau hanya bicara jumlah rupiah tanpa memastikan hadirnya negara sampai ke kampung-kampung, itu sama saja menukar harapan dengan statistik,” tutup Prayogi.
Partai X akan terus mengawal agar Papua bukan sekadar proyek, tapi wilayah yang diperlakukan setara sebagai bagian dari Republik. Sudah cukup rakyat jadi penonton, saatnya rakyat jadi penerima manfaat utama.
