beritax.id — Banyak yang mengira bahwa ekonomi kuat dibangun dari angka pertumbuhan, investasi besar, atau infrastruktur megah. Padahal, fondasi ekonomi sejati justru terletak pada satu unsur yang sering dilupakan: moral para pelaku kekuasaan.
Ketika moral para pemimpin dan pejabat rapuh mudah tergoda kekuasaan, rentan korupsi, tidak berpihak pada rakyat maka sekuat apa pun program ekonomi dibuat, hasilnya tetap tidak akan menyentuh kesejahteraan rakyat.
Dalam situasi seperti ini, pertumbuhan hanya terlihat di laporan, sementara rakyat tetap berjuang menghadapi harga tinggi, pendapatan stagnan, dan ketimpangan yang terus melebar.
Prayogi R. Saputra: Ekonomi Tidak Akan Stabil Jika Negara Abai Tugasnya
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas fundamental melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, kegagalan ekonomi hampir selalu berakar pada kegagalan moral pejabat dalam menjalankan tiga tugas tersebut.
“Ketika moral rapuh, kebijakan akan rapuh. Dan ketika kebijakan rapuh, ekonomi ikut jatuh. Negara tidak boleh dipimpin oleh mereka yang menjadikan kekuasaan sebagai alat memperkaya diri,” ujarnya.
Mengapa Moral Pelaku Kekuasaan Menentukan Kekuatan Ekonomi?
Tidak ada sistem ekonomi yang mampu bertahan jika anggarannya bocor, kebijakan diperdagangkan, dan pejabat memanfaatkan jabatan untuk keuntungan kelompok tertentu.
Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi menghancurkan kepercayaan publik yang merupakan modal penting dalam ekonomi.
Kebijakan ekonomi seharusnya dibangun dari keadilan dan keberpihakan. Namun ketika moral pejabat lemah, kebijakan lebih mengutamakan kepentingan pejabat ketimbang kesejahteraan rakyat. Akibatnya, ekonomi bergerak untuk segelintir orang, bukan untuk Indonesia.
Menurut prinsip Partai X, negara adalah seluruh rakyat, sedangkan pemerintah hanyalah alat rakyat untuk menjalankan tugas negara.
Ketika pejabat merasa dirinya adalah negara, maka lahirlah penyalahgunaan wewenang yang secara langsung merusak ekonomi dan keadilan sosial.
Ekonomi hanya bisa tumbuh jika publik percaya bahwa negara dikelola dengan jujur. Namun ketika pejabat gagal memberi teladan, rakyat tidak percaya, investor ragu, dan stabilitas ekonomi pun melemah.
Prinsip Partai X: Ekonomi Harus Berjalan dengan Moral, Keadilan, dan Kedaulatan Rakyat
Dokumen Partai X menegaskan sejumlah prinsip yang relevan:
- Negara harus bekerja berdasarkan moral, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat.
- Pemerintah adalah pelayan rakyat fungsi negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
- Kedaulatan rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi.
- Pancasila harus menjadi sistem kerja negara, bukan ornamen seremonial.
- Keadilan sosial adalah tujuan utama kebijakan negara, termasuk ekonomi.
Selama moralitas tidak menjadi dasar kepemimpinan, ekonomi hanya akan menguntungkan segelintir pejabat.
Solusi Partai X: Menyembuhkan Ekonomi dengan Memulihkan Moral Negara
Berikut solusi struktural Partai X untuk memastikan ekonomi dibangun di atas moral dan keadilan:
1. Amandemen Kelima UUD 1945
Untuk memperbaiki struktur ketatanegaraan agar kedaulatan rakyat benar-benar memimpin arah kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
2. Pembentukan MPRS Sementara
Sebagai lembaga sementara untuk mengawasi reformasi negara dan memastikan perbaikan moral serta hukum berjalan tanpa intervensi kepentingan pejabat.
3. Meluruskan Paradigma Negara – Pemerintah
Mengingatkan bahwa pejabat bukan pemilik negara, melainkan pelayan rakyat. Dengan paradigma ini, kebijakan ekonomi tidak lagi bisa digunakan untuk memperkaya kelompok tertentu.
4. Kebijakan Ekonomi Berbasis Moralitas dan Keadilan
Setiap kebijakan harus diuji dengan pertanyaan:
Apakah kebijakan ini melindungi dan menyejahterakan rakyat atau justru memberi keuntungan pada pejabat?
5. Penguatan Ekonomi Rakyat sebagai Prioritas Utama
- memperkuat UMKM,
- mengembangkan desa sebagai pusat ekonomi,
- membangun kemandirian pangan,
- memastikan rantai distribusi berpihak kepada rakyat.
6. Transparansi Total dalam Anggaran Negara
Dengan membuka data anggaran secara publik, penyimpangan moral dapat ditekan dan kepercayaan dapat dipulihkan.
Ekonomi Indonesia tidak akan pernah kuat jika moral para pelaku kekuasaan rapuh. Karena ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi soal keadilan, kepercayaan, dan keberpihakan. Partai X menegaskan: Moral negara adalah fondasi ekonomi. Bila moral pejabat runtuh, maka kesejahteraan rakyat ikut jatuh.
