beritax.id – Ast. Adv. Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., bersama Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sidoarjo untuk berkoordinasi terkait pendampingan hukum terhadap Jamadi yang saat ini tengah menjalani proses hukum, Selasa (17/11/2026).
Koordinasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan tim hukum dalam memberikan pendampingan serta memastikan hak-hak hukum Jamadi tetap terpenuhi selama proses penanganan perkara berlangsung.
Dalam pertemuan tersebut, tim memperoleh informasi mengenai kondisi terkini Jamadi sekaligus membahas sejumlah persiapan administratif dan langkah hukum yang akan dilakukan dalam proses pendampingan selanjutnya.

Jamadi Disebut dalam Kondisi Sehat, Belum Bisa Dikunjungi
Eko Wahyu menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima timnya, kondisi Jamadi saat ini dilaporkan dalam keadaan sehat. Namun, pertemuan secara langsung belum dapat dilakukan karena yang bersangkutan masih menjalani masa karantina sesuai prosedur di lingkungan lapas.
“Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang kami terima, Bapak Jamadi dalam keadaan sehat. Namun, untuk sementara kami belum bisa menjenguk dan bertemu secara langsung karena masih menjalani masa karantina. Kemungkinan sekitar dua minggu lagi baru bisa dilakukan kunjungan,” kata Eko.
Ia menjelaskan, keterbatasan untuk bertemu secara langsung tidak menghambat persiapan pendampingan hukum. Tim tetap melakukan koordinasi serta menyiapkan dokumen dan kebutuhan hukum yang diperlukan untuk penanganan perkara tersebut.
Tim Hukum Tekankan Pentingnya Pemeriksaan Fakta dan Bukti
Dalam menangani perkara Jamadi, Eko menegaskan bahwa setiap langkah hukum harus didasarkan pada fakta, keterangan para pihak, serta alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pendalaman kronologi dan pemeriksaan dokumen menjadi bagian penting sebelum menentukan langkah hukum yang akan ditempuh.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, kami perlu mendalami kronologi perkara, memeriksa dokumen yang berkaitan, serta menginventarisasi bukti-bukti yang nantinya diperlukan dalam pembelaan,” ujarnya.
Eko juga menyampaikan bahwa pemenuhan hak-hak Jamadi sebagai tersangka perlu menjadi perhatian selama proses hukum berlangsung.
“Prinsipnya, kami ingin Bapak Jamadi mendapatkan pendampingan hukum secara optimal. Kami akan mempelajari setiap aspek perkara ini dan menentukan langkah hukum berdasarkan fakta yang ada, bukan berdasarkan asumsi,” tambahnya.
Yulianto Kiswocahyono sebagai Penasihat Hukum
Dalam perkara tersebut, Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP., bertindak sebagai penerima kuasa sekaligus penasihat hukum Jamadi. Sementara itu, Ast. Adv. Eko Wahyu Pramono membantu proses pendampingan, koordinasi, administrasi, serta pengumpulan dan inventarisasi dokumen maupun alat bukti yang diperlukan.
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2026, tim hukum memperoleh kewenangan untuk melakukan pendampingan, menyampaikan keberatan, mengajukan permohonan hukum, mengumpulkan alat bukti, serta menempuh upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian kuasa tersebut menjadi dasar bagi tim dalam menjalankan tugas pendampingan terhadap Jamadi selama proses penanganan perkara.
Persiapkan Kajian dan Langkah Hukum Berikutnya
Sebelum kunjungan langsung dapat dilakukan, tim hukum akan memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mempelajari dokumen perkara, menyusun materi pendampingan, serta mengidentifikasi aspek hukum yang perlu ditindaklanjuti.
Setelah masa karantina berakhir dan kunjungan memperoleh izin sesuai prosedur, tim berharap dapat berkomunikasi langsung dengan Jamadi untuk memperoleh keterangan lebih lengkap mengenai perkara yang sedang dihadapinya.
Eko menegaskan bahwa pendampingan hukum tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan aparat penegak hukum, melainkan memastikan hak pembelaan Jamadi dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum.
“Harapan kami, proses hukum ini berjalan secara transparan, objektif, dan berkeadilan. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Kami akan mengawal hak-hak hukum Bapak Jamadi dan menempuh langkah-langkah yang diperlukan sesuai koridor hukum,” tuturnya.
Pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan Jamadi memperoleh akses terhadap bantuan hukum dan kesempatan menggunakan hak pembelaannya. Adapun penentuan langkah hukum selanjutnya akan dilakukan setelah tim memperoleh informasi dan mempelajari materi perkara secara lebih menyeluruh.



