beritax.id – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menghadiri undangan resmi Pemerintah China dalam rangkaian agenda energi terbarukan. Forum Bisnis ini berlangsung di Beijing dan Shenzhen, pada 13–17 April 2025, melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis.
Eddy menyatakan kunjungan ini bertujuan memperkuat investasi, alih teknologi, dan mendukung transisi energi Indonesia menuju emisi nol bersih 2060. Ia juga menyoroti pentingnya membangun industri dalam negeri yang menopang energi terbarukan.
Dalam kunjungannya, Eddy menyebut transformasi udara bersih di Beijing sebagai kisah sukses dunia modern. Dari hanya 13 hari udara bersih di 2013, Beijing kini memiliki 300 hari bersih setiap tahun.
China juga berhasil memperluas pemanfaatan energi terbarukan, kendaraan listrik, serta pengembangan teknologi manufaktur panel surya. Menurut Eddy, inisiatif ini layak ditiru untuk perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Partai X: Teknologi Hijau Jangan Jadi Tirai Bagi Elit Hitam di Dalam Negeri
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, mempertanyakan konsistensi arah pemerintah energi di Indonesia. “Jangan sampai di luar bicara energi hijau, di dalam negeri malah energi pemerintahnya yang kotor,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tugas pemerintah itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat, bukan memperdaya. Menurutnya, rakyat justru melihat energi pemerintah yang manipulatif, bukan perubahan ke arah ramah lingkungan.
Partai X menyatakan bahwa negara yang kuat adalah negara yang menjalankan mandatnya secara efektif, efisien, dan transparan. Pemerintah wajib menjadikan transisi energi sebagai program nasional, bukan sekadar proyek diplomasi.
“Kalau energi hijau hanya dijadikan kartu dagang pemerintah luar negeri, lalu siapa yang jaga akuntabilitasnya di dalam negeri?” tanya Prayogi. Ia menegaskan, rakyat tak butuh panggung, rakyat butuh listrik murah dan udara bersih.
Partai X Dorong Audit Energi Nasional dan Pengawasan Investasi Asing
Partai X menyerukan audit terbuka atas proyek energi nasional. Setiap kerja sama asing harus tunduk pada prinsip kedaulatan nasional dan keberlanjutan ekosistem. “Kita tak anti-investasi, tapi kita anti ketergantungan,” kata Prayogi.
Ia mengkritik praktik perizinan tambang dan energi yang sering tumpang tindih dengan kepentingan elit. Menurutnya, ini menodai semangat transisi energi dan merusak kepercayaan publik pada pemerintah.
Jika pemerintah ingin meniru sukses China, maka mulai dari reformasi sistemik, bukan sekadar studi banding diplomatik. Teknologi hijau tak boleh dijalankan dengan moral pemerintah yang abu-abu.
