beritax.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang terjebak di Selat Hormuz terus diupayakan untuk bisa keluar dari wilayah konflik tersebut. Menurut Bahlil, pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) tengah menempuh jalur diplomasi untuk mengeluarkan kapal yang mengangkut minyak mentah (crude) tersebut.
“Kami lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan,” ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Alternatif Impor Minyak untuk Keamanan Energi Nasional
Bahlil menambahkan bahwa dalam skenario terburuk, jika kedua kapal tersebut tidak bisa keluar, maka pemerintah akan membeli minyak mentah dari wilayah yang tidak melalui Selat Hormuz. Ini dilakukan untuk memastikan pasokan energi nasional tetap aman di tengah gejolak global. “Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu problem,” ujarnya.
Pemerintah juga telah merencanakan pengalihan seluruh impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat sebagai langkah mitigasi atas memanasnya konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Sekitar 25 persen total impor minyak mentah Indonesia selama ini berasal dari kawasan Timur Tengah. Bahlil menegaskan, pengalihan impor ini menjadi bagian dari kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS, dengan Indonesia berkomitmen membeli produk energi senilai 15 miliar dollar AS atau sekitar Rp 253 triliun.
Pentingnya Diplomasi Cepat dan Efektif
Dalam menghadapi situasi ini, Bahlil menekankan pentingnya upaya diplomasi yang cepat dan efektif. Mengingat ketegangan yang semakin meningkat di kawasan Timur Tengah, Indonesia harus memastikan bahwa pasokan energi tetap terjaga meski terjadi ketidakpastian global. Diplomasi yang baik akan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah ini dan menjaga ketersediaan energi yang vital untuk perekonomian Indonesia.
Tanggapan Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan energi nasional. Hal ini yang merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Prayogi menilai bahwa dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini. Upaya diplomasi yang cepat dan efektif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang timbul akibat ketegangan antar negara. Negara harus memastikan bahwa pasokan energi nasional tetap stabil dan terjangkau untuk seluruh masyarakat. Adapun tanpa terpengaruh oleh gejolak global yang sedang berlangsung.
Solusi dari Partai X
1. Memperkuat Diplomasi Energi dan Keamanan Nasional
Partai X mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya diplomasi di sektor energi dan memperkuat keamanan nasional dalam menghadapi potensi krisis energi global. Diplomasi yang terorganisir dengan baik akan membantu Indonesia menjaga kestabilan pasokan energi dan mengurangi ketergantungan pada wilayah yang rawan konflik.
2. Diversifikasi Sumber Energi dan Pangan
Partai X mengusulkan agar pemerintah mempercepat diversifikasi sumber energi domestik dan pangan, termasuk melalui pemanfaatan energi terbarukan. Diversifikasi ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasokan dari kawasan yang rentan terhadap ketegangan antar negara dan memberi kestabilan lebih pada sektor energi.
3. Penguatan Infrastruktur Energi Nasional
Selain itu, Partai X menekankan pentingnya penguatan infrastruktur energi nasional, baik untuk distribusi energi dalam negeri maupun dalam hal peningkatan kapasitas penyimpanan energi. Dengan infrastruktur yang lebih baik, Indonesia dapat mengurangi risiko gangguan pasokan energi yang disebabkan oleh situasi internasional yang tidak menentu.
4. Peningkatan Kerja Sama Energi dengan Negara Mitra yang Stabil
Partai X mendorong agar Indonesia lebih aktif membangun kerja sama energi dengan negara-negara mitra yang memiliki kestabilan pemerintahan dan ekonomi. Dengan memperluas jaringan kerja sama yang lebih aman, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada kawasan yang rawan konflik.
5. Kebijakan Penyimpanan Energi yang Lebih Baik
Partai X juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengembangan fasilitas penyimpanan energi yang lebih besar. Hal ini untuk mengantisipasi gangguan pasokan yang dapat terjadi di masa depan. Penyimpanan energi yang lebih baik akan memberikan cadangan yang cukup selama krisis global.
Kesimpulan
Menghadapi ketegangan yang terus berkembang di Timur Tengah, pemerintah Indonesia harus terus berupaya menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Diplomasi yang cepat dan efektif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global ini. Partai X mendorong pemerintah untuk tidak hanya bergantung pada diplomasi internasional. Tetapi juga untuk memperkuat ketahanan energi domestik melalui diversifikasi sumber energi, penguatan infrastruktur, dan kerja sama dengan negara-negara mitra yang stabil. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menjaga ketahanan energi dan memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga meski di tengah ketidakpastian global.
