beritax.id – Di Indonesia, demokrasi seringkali hanya menjadi sebuah ilusi, sebuah formalitas yang tidak menyentuh substansi kehidupan rakyat. Pemilu yang digelar secara rutin memberikan rakyat hak memilih, namun mereka tidak memiliki kontrol atas kebijakan yang diambil setelah itu. Demokrasi yang sejatinya memberi kedaulatan pada rakyat, kini lebih sering dipahami sebagai sebuah ritual tanpa dampak yang berarti bagi kesejahteraan mereka.
Ketimpangan Sosial yang Terus Membesar
Sementara negara mengklaim dirinya sebagai negara demokratis, ketimpangan sosial terus berkembang pesat. Rakyat hanya diajak berpartisipasi dalam proses pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali. Namun mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Kebijakan-kebijakan besar terkait ekonomi dan pembangunan lebih sering diambil oleh segelintir pejabat yang tidak selalu memperhatikan kebutuhan rakyat. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial yang semakin tajam.
Pemilu seharusnya menjadi ajang bagi rakyat untuk menentukan nasib mereka. Namun kenyataannya, proses tersebut sering kali hanya menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan yang sudah ada. Rakyat diberikan ruang untuk memilih, namun setelah itu mereka kehilangan pengaruh terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Keputusan strategis tetap diambil oleh pejabat dan bisnis yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat luas.
Solusi untuk Mengembalikan Makna Demokrasi
Untuk mengatasi ketimpangan ini dan memastikan bahwa demokrasi kembali berfungsi sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, beberapa langkah krusial perlu diambil:
- Meningkatkan Partisipasi Rakyat: Rakyat harus diberikan ruang lebih besar dalam pengambilan keputusan, tidak hanya saat pemilu. Tetapi juga dalam proses kebijakan jangka panjang. Pemerintah harus menciptakan mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk lebih terlibat dalam pembuatan keputusan besar yang berdampak pada kehidupan mereka.
- Penguatan Fungsi MPR: MPR harus diposisikan kembali sebagai lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kehendak rakyat.
- Transparansi dalam Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan besar yang melibatkan kepentingan rakyat harus dibuka untuk pengawasan publik. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan demokrasi Indonesia dapat kembali pada esensinya, yakni sebagai alat untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dan menciptakan negara yang adil dan sejahtera.
