beritax.id – Jasa Marga bersama Kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025. Kebijakan itu diambil untuk mengantisipasi dampak aksi penyampaian aspirasi buruh di sekitar Gedung MPR/DPR. Sejak pagi, massa buruh memadati kawasan Senayan sehingga menyebabkan kepadatan di sekitar akses keluar tol menuju Senayan.
Berdasarkan diskresi Kepolisian, akses keluar Slipi (MPR/DPR) pada KM 09+650 ditutup sementara mulai pukul 10.17 WIB. Jasa Marga memastikan petugas tetap bersiaga untuk menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan aksi. Langkah ini dilakukan demi keamanan pengguna jalan yang terimbas langsung dari aksi massa.
Partai X: Jalan Macet, Hati Rakyat Juga
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menilai kemacetan hanyalah gejala kecil dari persoalan besar. “Negara jangan hanya sibuk menutup jalan. Yang lebih penting, jangan sampai hati rakyat ikut tertutup oleh ketidakadilan,” tegasnya.
Prayogi mengingatkan kembali bahwa tugas negara ada tiga. Pertama melindungi rakyat, kedua melayani rakyat, dan ketiga mengatur rakyat. Ia menegaskan, aksi buruh yang memicu penutupan jalan tol adalah bentuk jeritan rakyat yang belum didengar. Negara seharusnya hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar pengalihan arus lalu lintas.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan. Pemerintah hanyalah penyelenggara yang digaji untuk bekerja, bukan menguasai. Negara tidak boleh diidentikkan dengan pemerintah, sebab negara adalah keseluruhan entitas rakyat, wilayah, dan pemerintahan.
Partai X percaya bahwa demokrasi harus kembali kepada prinsip musyawarah, bukan sekadar prosedur formal atau alat legitimasi kekuasaan. Setiap kebijakan, termasuk soal buruh dan ketenagakerjaan, seharusnya berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan dari kepentingan pejabat atau pemodal besar.
Solusi Partai X
Sebagai jalan keluar, Partai X menawarkan desain ulang ketatanegaraan melalui musyawarah kenegarawanan nasional. Buruh, intelektual, pemuka agama, aparat, dan masyarakat sipil harus duduk bersama menyusun kebijakan baru.
Khusus soal perburuhan, Partai X menegaskan pentingnya reformasi pajak ketenagakerjaan, jaminan upah layak, serta penguatan perlindungan sosial. Selain itu, birokrasi harus didigitalisasi agar hak-hak buruh dapat dipantau transparan dan tidak lagi dikorbankan oleh permainan pejabat.
Menurut Partai X, aksi massa buruh seharusnya menjadi momentum refleksi. Jika jalanan bisa macet oleh aspirasi, maka itu tanda hati rakyat sudah lama tersumbat. Solusinya bukan membungkam, melainkan mendengar, melayani, dan melindungi.
Partai X menegaskan, negara harus kembali berpihak kepada rakyat pekerja. Jalan boleh ditutup sementara, tetapi jangan biarkan hati rakyat terus terkunci oleh kebijakan yang tidak adil.
