beritax.id – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh dapur makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) wajib memiliki alat uji (test kit). Kebijakan ini menjadi bagian dari prosedur standar operasional (SOP) untuk mencegah kasus keracunan berulang.
Prabowo menyebut, meskipun penerima MBG sudah mencapai 30 juta orang, masih ada 50 juta penerima lain yang menunggu. Namun, ia mengingatkan agar percepatan distribusi tidak mengorbankan kualitas, karena pelanggaran SOP sebelumnya sudah menimbulkan ribuan korban keracunan.
Kritik Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan rakyat bukan kelinci percobaan program pemerintah. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jangan sampai program makan bergizi berubah jadi program makan berbahaya,” ujarnya.
Prayogi menilai, penyediaan test kit hanyalah langkah reaktif. Seharusnya dari awal, standar keamanan pangan diterapkan dengan disiplin ketat. “Rakyat tidak boleh menjadi korban eksperimen kebijakan. Setiap kebijakan harus benar-benar aman sejak hari pertama,” tegasnya.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan negara, sedangkan pemerintah hanyalah pelayan yang diberi amanah. Negara ibarat bus, rakyat pemilik bus, pemerintah hanya sopir. Jika sopir membawa bus ke arah salah, rakyat berhak menghentikan bahkan menggantinya. Prinsip ini menekankan, program MBG harus berorientasi pada keselamatan rakyat, bukan sekadar pencapaian angka penerima.
Kritis dan Obyektif
Partai X menilai kebijakan test kit hanyalah bagian dari prosedur. Masalah sesungguhnya adalah lemahnya pengawasan, rendahnya kualitas air dan bahan pangan, serta pelanggaran SOP yang dibiarkan. Data resmi menunjukkan 70 insiden keracunan sejak Januari hingga September 2025 dengan hampir 6.000 korban. Fakta ini membuktikan bahwa program MBG masih jauh dari kata aman.
Solusi Partai X
Agar program MBG benar-benar menyehatkan, Partai X menawarkan langkah solutif:
- Reformasi hukum berbasis kepakaran. Tegakkan sanksi tegas bagi setiap pelanggaran SOP yang mengakibatkan keracunan massal.
- Transformasi birokrasi digital. Sistem distribusi pangan harus berbasis digital untuk menjamin transparansi dan pelacakan sumber masalah.
- Musyawarah kenegarawanan nasional. Libatkan akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam mengawasi program MBG agar tetap pro-rakyat.
- Pemaknaan ulang Pancasila. Program gizi gratis harus dijalankan dengan prinsip keadilan sosial, bukan sekadar proyek.
- Pendidikan moral dan berbasis Pancasila. Generasi muda harus memahami arti gizi, kesehatan, dan amanah negara dalam pelayanan publik.
Prayogi menegaskan, rakyat tidak boleh lagi jadi korban percobaan kebijakan. “Sehatkan rakyat sejak awal, jangan biarkan mereka menjadi kelinci percobaan,” pungkasnya. Bagi Partai X, keberhasilan program MBG bukan hanya soal jumlah penerima, tetapi kualitas pelayanan yang benar-benar melindungi rakyat.
