beritax.id — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memperkuat fasilitas dapur makan bergizi gratis. Seluruh dapur MBG wajib dilengkapi alat sterilisasi, perangkat uji makanan, dan filter air bersih demi menjaga kebersihan pangan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan perintah itu diberikan langsung dalam rapat terbatas di kediaman Presiden di Jalan Kertanegara. Rapat tersebut juga membahas sejumlah program prioritas lain, mulai dari ketahanan pangan hingga stimulus ekonomi jelang akhir 2025. Presiden menegaskan perlunya pengawasan ketat agar dapur MBG memenuhi standar kesehatan dan kebersihan nasional.
Evaluasi Program: Infrastruktur Aman, Tapi Gizi Belum Terserap
Langkah sterilisasi dapur MBG menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keamanan pangan, namun substansi program belum menjawab akar persoalan. Data menunjukkan sebagian besar penerima MBG belum mengalami peningkatan signifikan dalam status gizi dan asupan harian. Pemerintah sibuk memperbaiki alat, namun abai terhadap sistem distribusi dan keberlanjutan pasokan bahan makanan bergizi. Banyak daerah masih mengeluhkan keterlambatan pengiriman dan ketidaksesuaian menu dengan kebutuhan gizi anak di lapangan. Partai X menilai kebijakan ini bersifat kosmetik menguat di tampilan, tapi lemah dalam substansi pemenuhan kebutuhan rakyat.
Tugas Negara: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali tiga tugas utama negara. Negara wajib melindungi rakyat dari ancaman kesehatan akibat makanan tidak layak dan distribusi pangan yang tidak merata. Negara juga harus melayani rakyat dengan kebijakan yang memastikan pemerataan gizi tanpa diskriminasi wilayah atau ekonomi. Dan negara berkewajiban mengatur sistem pangan nasional secara efisien, transparan, serta bebas dari kepentingan sesaat.
“Negara harus memastikan rakyat kenyang dengan gizi, bukan laporan penuh angka,” tegas Prayogi.
Prinsip Partai X: Pemerintah Pelayan, Rakyat Pemilik Kedaulatan
Partai X menegaskan bahwa pemerintah hanyalah sebagian kecil dari rakyat yang diberi mandat untuk melayani rakyat. Negara bukan milik pejabat atau kelompok tertentu, tetapi milik seluruh rakyat yang berdaulat. Program MBG seharusnya menjadi wujud konkret keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat, bukan sekadar proyek citra. Kebijakan pangan nasional harus berpijak pada nilai kemanusiaan, bukan kepentingan penguasa yang berlomba tampil di media. Partai X memandang bahwa kesejahteraan sejati terwujud bila rakyat merasakan langsung hasil dari kebijakan negara.
Solusi Partai X: Reformasi Gizi Nasional Berbasis Rakyat
Partai X menawarkan solusi agar program MBG tidak berhenti pada pembangunan dapur, tetapi menciptakan sistem pangan berkeadilan. Pertama, lakukan audit manfaat publik untuk memastikan program benar-benar meningkatkan gizi rakyat, bukan sekadar laporan realisasi. Kedua, bentuk Dewan Keamanan Gizi Nasional independen untuk mengawasi distribusi, kebersihan, dan kualitas bahan pangan. Ketiga, libatkan sekolah, masyarakat, dan lembaga daerah agar pelaksanaan MBG sesuai kebutuhan lokal dan adat pangan daerah. Keempat, digitalisasi rantai pasok untuk menghindari penyelewengan dan mempercepat penyaluran bahan makanan bergizi. Kelima, pendidikan gizi berbasis Pancasila agar rakyat memahami arti makan sehat dan berdaulat atas sumber pangannya sendiri.
Penutup: Makan Sehat Harus Nyata, Bukan Sekadar Rapat dan Sterilisasi
Partai X menilai perintah Presiden soal sterilisasi dapur adalah langkah penting namun belum menyentuh akar masalah. Rakyat membutuhkan jaminan gizi yang merata, bukan seremonial alat uji dan filter air bersih semata. Negara harus hadir dengan tindakan nyata, bukan hanya instruksi dan rapat terbatas di ruang penguasa. Program MBG akan bermakna bila negara memastikan gizi rakyat terpenuhi, bukan hanya dapur yang bersih.
