beritax.id – Kebijakan insentif Rp6 juta per hari bagi dapur MBG menimbulkan perhatian publik. Pemerintah menyebut insentif sebagai bentuk apresiasi untuk mitra penyelenggara dapur. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan insentif tidak menambah anggaran baru. Ia mengatakan skema itu hanya memodifikasi bantuan yang sudah berjalan sebelumnya. Publik mempertanyakan urgensi insentif di tengah berbagai masalah layanan MBG.
Saat ini ada 14.863 dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua dapur dibangun melalui kontribusi mitra swasta dan masyarakat tanpa biaya negara. Pemerintah merasa perlu menjamin investasi mitra yang rata-ratanya mencapai dua miliar rupiah. Insentif dianggap sebagai bentuk terima kasih pemerintah kepada investor program MBG. Argumen tersebut memicu diskusi mengenai prioritas penggunaan anggaran publik.
Pembatasan Layanan Demi Standar Gizi
BGN memperbarui petunjuk teknis dan membatasi jumlah penerima manfaat. Setiap dapur hanya boleh melayani dua ribu anak sekolah setiap hari. Penerima manfaat tambahan berasal dari kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita. Pembatasan dianggap penting untuk menjaga standar keamanan dan higienitas makanan. Langkah itu juga dilakukan untuk mencegah perebutan wilayah antarpenyelenggara dapur.
Insentif diberlakukan selama dua tahun dan akan dievaluasi kembali. Pemerintah mulai menerapkan sertifikasi dan akreditasi dapur tahun depan. Akreditasi menentukan besaran insentif berdasarkan kualitas masing-masing dapur. BGN menyebut akan ada kategori unggul, baik sekali, dan baik. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025.
Partai X: Negara Ada untuk Rakyat, Bukan untuk Proyek
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menanggapi kebijakan ini dengan kritik tajam. Ia mengingatkan tugas negara selalu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan adil. Ia menyatakan kebijakan gizi tidak boleh mengutamakan kepentingan investor dibanding kepentingan rakyat. Negara tidak boleh berubah menjadi fasilitator bagi industri yang berorientasi laba. Prayogi meminta pemerintah menjaga integritas dan tujuan asli program gizi nasional.
Menurutnya rakyat membutuhkan perlindungan harga pangan dan akses gizi yang setara. Program MBG seharusnya mengutamakan keluarga miskin yang paling rentan terhadap kekurangan gizi. Insentif besar untuk dapur mitra dapat menciptakan ketergantungan berbasis proyek. Ia menegaskan negara harus berpijak pada prinsip keadilan sosial yang nyata. Kebijakan publik tidak boleh memunculkan berbasis proyek yang merugikan masyarakat.
Prinsip Partai X: Pemerintah Harus Efisien dan Berpihak pada Rakyat
Partai X menegaskan rakyat adalah pemilik negara dan pusat kedaulatan. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk bekerja. Pemerintah wajib bekerja efisien, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Prinsip tersebut tercantum dalam dokumen resmi Partai X mengenai penyembuhan bangsa. Partai X menolak kebijakan yang memusatkan manfaat pada kelompok tertentu.
Program MBG harus kembali pada tujuan menghapus ketimpangan gizi nasional. Kebijakan gizi wajib menempatkan rakyat sebagai penerima manfaat terbesar. Negara harus menjamin penggunaan anggaran publik berjalan transparan dan akuntabel.
Solusi Partai X: Kebijakan Gizi Harus Transparan dan Tepat Sasaran
Partai X menyampaikan solusi agar program gizi nasional benar-benar melayani rakyat. Pemerintah harus membuka seluruh skema penggunaan anggaran MBG secara transparan. Pengawasan independen diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana publik. Digitalisasi penyaluran gizi dapat menutup celah manipulasi penerima manfaat. Keluarga miskin harus menjadi prioritas utama dalam seluruh kebijakan MBG.
Sertifikasi dapur harus dilaksanakan terbuka dan bebas kolusi. Negara harus meninggalkan pola proyek yang menguntungkan pihak tertentu. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan gizi pada keluarga dan sekolah. Setiap kebijakan gizi harus berlandaskan prinsip keadilan sosial. Anggaran publik wajib kembali pulang kepada rakyat yang membutuhkan.
Partai X meminta pemerintah meninjau kembali orientasi kebijakan insentif dapur MBG. Program gizi harus berlandaskan pelayanan publik, bukan pengembalian investasi. Rakyat membutuhkan kepastian gizi berkualitas tanpa potensi manipulasi sistem. Negara wajib memastikan program MBG berpihak pada kepentingan umum. Partai X menegaskan bahwa rakyat lebih butuh insentif hidup layak daripada proyek besar.
