beritax.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan persetujuannya terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Hal ini disampaikan Cak Imin dalam konferensi pers yang disiarkan daring pada Senin, 23 Februari 2026.
Kenaikan Iuran BPJS untuk Perbaiki Sistem Kesehatan
Cak Imin, yang sebelumnya menentang kenaikan iuran BPJS, kini mendukung langkah tersebut sebagai solusi. Hal ini untuk mengatasi defisit yang terus membengkak pada BPJS Kesehatan. “Saya setuju, ini karena Ramadan atau karena apa, semua yang disampaikan Pak Menkes saya setuju,” ujar Cak Imin.
Ia menambahkan, kenaikan iuran ini menjadi langkah penting untuk mentransformasi pelayanan kesehatan di Indonesia dan memperbaiki sistem keuangan BPJS yang selama ini defisit. Cak Imin mengakui bahwa langkah ini hanya akan mempengaruhi masyarakat yang mampu, khususnya yang berada pada desil 7-10 dalam pemeringkatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pentingnya Penyesuaian Iuran untuk Stabilitas BPJS Kesehatan
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa iuran BPJS Kesehatan harus segera dinaikkan untuk mengatasi defisit dana yang semakin besar. Pada 2025, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 20 triliun. Tanpa penyesuaian iuran, Budi memprediksi bahwa dalam lima tahun ke depan. Negara tidak akan mampu membiayai layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia.
Menurut Budi, biaya jaminan kesehatan nasional terus mengalami kenaikan akibat inflasi. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa biaya jaminan kesehatan pada 2023 mencapai Rp 158 triliun, meningkat menjadi Rp 175 triliun pada 2024, dan diperkirakan mencapai Rp 190 triliun pada 2025. Tanpa kenaikan iuran, pembiayaan kesehatan masyarakat Indonesia diprediksi akan terganggu.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan harus diiringi dengan upaya yang memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjamin. “Pemerintah harus melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil. Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama,” ujar Prayogi.
Solusi Partai X:
- Menjamin akses kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
- Menyesuaikan kebijakan kenaikan iuran dengan kemampuan finansial masyarakat, dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat bawah.
- Menjaga transparansi dalam pengelolaan dana BPJS Kesehatan untuk memastikan dana tersebut digunakan dengan efisien dan tepat sasaran.
Pemberdayaan sistem kesehatan yang inklusif dan adil akan menjadi kunci. Adapun untuk memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang memadai. Pemerintah harus memastikan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat, dan bukan hanya sekadar mengandalkan kenaikan tarif sebagai solusi jangka pendek.
