beritax.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan bunga 4 persen untuk penempatan Rp200 triliun dana pemerintah di lima bank. Kebijakan ini dinilai lebih mahal dibanding penempatan dana Rp83 triliun oleh Sri Mulyani sebelumnya, yang hanya membebankan bunga 2 persen bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Padahal, dana tersebut berasal dari uang rakyat, yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar biaya modal bank.
Rincian penempatan dana meliputi Rp55 triliun untuk BRI, BNI, dan Mandiri, Rp25 triliun untuk BTN, serta Rp10 triliun untuk BSI. Purbaya berdalih kebijakan bunga 4 persen akan memaksa bank lebih aktif menyalurkan kredit demi pertumbuhan sektor riil.
Kritik Partai X: Rakyat Menanggung, Pejabat Menikmati
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan tugas negara itu tiga yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun kebijakan Purbaya justru mencerminkan paradigma terbalik. Uang rakyat dijadikan beban bunga, sementara pejabat dan bank menikmati skema likuiditas jumbo.
Menurut Partai X, praktik ini menegaskan bahwa sistem fiskal lebih berpihak pada stabilitas perbankan daripada kehidupan rakyat sehari-hari. Alih-alih memberi subsidi langsung untuk UMKM, koperasi, atau kebutuhan dasar rakyat, pemerintah memilih mekanisme bunga yang menambah biaya dan risiko baru.
Prinsip Partai X: Negara Bukan Milik Pejabat
Partai X menegaskan, negara bukanlah milik pejabat atau pejabat kekuasaan, melainkan milik seluruh rakyat. Pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk mengelola kebijakan secara efektif, efisien, dan transparan. Namun, realitas kini menunjukkan sebaliknya. Negara berjalan seolah hanya dari rakyat, oleh pejabat, dan untuk pejabat.
Prinsip Partai X menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, sedangkan pejabat hanyalah pelayan rakyat, bukan penerima keuntungan dari dana publik.
Solusi Partai X: Reformasi Bukan Sekadar Skema Bunga
Partai X menawarkan solusi nyata yang berpijak pada prinsip kenegaraan. Pertama, pemerintah wajib memisahkan kepentingan negara dari kepentingan rezim agar dana publik benar-benar berpihak pada rakyat. Kedua, reformasi hukum dan birokrasi digital harus dijalankan untuk menutup celah korupsi, manipulasi, dan rente kebijakan.
Ketiga, alokasi dana publik harus diarahkan langsung pada penguatan koperasi, UMKM, pendidikan, dan kesehatan, bukan hanya perbankan besar. Keempat, musyawarah kenegarawanan lintas pilar bangsa perlu dilakukan agar arah fiskal sesuai cita-cita keadilan sosial.
Kebijakan bunga 4 persen atas penempatan dana Rp200 triliun menunjukkan bahwa uang rakyat kembali dijadikan alat permainan pejabat. Partai X menegaskan, rakyat tidak butuh beban bunga, melainkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan mereka. Reformasi sistem fiskal dan keuangan adalah keharusan, agar negara benar-benar melindungi, melayani, dan mengatur rakyat dengan adil.
