beritax.id – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan investasi sebesar Rp 16,6 triliun untuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk membeli gabah dan beras hasil produksi petani dalam negeri serta meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Langkah ini diambil sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 6 Maret 2025.
Sri Mulyani menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat terbatas awal tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ketersediaan pangan cukup menjelang Lebaran Idul Fitri. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dengan menjaga harga beras/gabah di tingkat produsen maupun konsumen.
“Peran Bulog menjadi sangat penting dan strategis,” ujar Sri Mulyani dalam unggahan resminya di Instagram pada Selasa (11/3/2025). Ia menegaskan bahwa dana investasi ini harus dikelola secara tepat, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Agar benar-benar berdampak positif pada kesejahteraan petani dan stabilitas harga pangan nasional.
Partai X Tekankan Pengawasan Ketat Beras Bulog
Menanggapi kebijakan ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, memberikan tanggapannya. Ia menegaskan bahwa langkah pemerintah harus dikawal ketat agar dana jumbo tersebut benar-benar berujung pada manfaat bagi rakyat, bukan malah dimanfaatkan oleh para spekulan atau tengkulak yang mencari keuntungan sepihak.
“Pemerintah punya tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa investasi ini tepat sasaran. Beras murah harus sampai ke meja makan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak yang bermain di pasar,” ujar Prayogi.
Prayogi menegaskan bahwa dana sebesar Rp 16,6 triliun ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat sebagaimana tugas pokok pemerintahan yang ideal.
Menurutnya, jika dikelola dengan baik, investasi ini akan memperkuat stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebaliknya, jika tidak diawasi ketat, kebijakan ini berpotensi menjadi celah bagi oknum yang berupaya mencari keuntungan di tengah kebutuhan rakyat.
“Partai X akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat kecil,” tegas Prayogi.
Pemerintah Diminta Fokus pada Solusi Jangka Panjang
Lebih lanjut, Partai X juga mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada kebijakan jangka pendek yang bersifat penanganan situasional. Prayogi menyoroti pentingnya pembenahan sistem distribusi beras yang lebih efektif dan adil agar praktik penimbunan, spekulasi harga, dan permainan tengkulak bisa dicegah secara permanen.
“Langkah ini patut diapresiasi, tapi jangan sampai ini hanya berakhir sebagai solusi jangka pendek. Pemerintah harus memastikan pembangunan infrastruktur distribusi pangan yang memadai, kebijakan penetapan harga yang berpihak pada rakyat, serta pengawasan yang ketat dari hulu hingga hilir,” ujar Prayogi menutup pernyataannya.
Partai X menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
