beritax.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali dipercaya menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini. Program ini menyasar 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta. BRI memastikan pencairan dana melalui berbagai kanal layanan. Mulai dari BRImo, ATM, hingga lebih dari satu juta AgenBRILink di pelosok.
Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyatakan komitmen lembaganya untuk hadir dan memberi dampak nyata. Pencairan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan akan dilakukan sekaligus pada Juni 2025. Program ini sebelumnya juga pernah dijalankan pada 2020 dan 2022 saat pandemi.
Partai X: BSU Tak Jawab Masalah Upah Layak
Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menilai, penyaluran BSU hanyalah solusi tambal sulam atas buruknya struktur upah. Bantuan tunai dianggap tidak menjawab akar persoalan ketenagakerjaan yang sebenarnya, yaitu upah minimum yang tidak layak.
Menurut Partai X, negara seharusnya menjalankan peran fundamentalnya: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil.
Negara tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan jangka pendek. Harus ada koreksi sistemik agar pekerja menerima upah yang menjamin kehidupan yang layak.
Partai X memandang negara bukan hanya sebagai entitas birokrasi yang menyalurkan dana, tapi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Negara mesti hadir dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak, bukan sekadar pencairan bantuan musiman.
Solusi Partai X menekankan reformasi menyeluruh: perubahan sistem ketenagakerjaan berbasis data riil dan reformasi birokrasi melalui platform digital yang cerdas. Program Sekolah Negarawan didorong agar mencetak pemimpin yang memahami esensi perlindungan pekerja, bukan hanya pencitraan program sosial.
Jangan Hanya Bangga Pada Kanal, Lihat Dampak Riilnya!
Kemudahan pencairan BSU tak serta merta bisa menutupi kenyataan. Upah buruh masih jauh dari kata layak. Banyak pekerja tidak tercover jaminan sosial.
Partai X mengingatkan, tugas negara bukan sekadar mempermudah transfer, tetapi memastikan rakyat hidup dalam keadilan dan kesejahteraan. Jika BSU terus dijadikan alat legitimasi kinerja, tanpa evaluasi sistemik ketenagakerjaan, maka rakyat akan tetap miskin secara struktural.
Seperti disebut dalam prinsip Partai X, politik adalah perjuangan mewujudkan kesejahteraan, bukan hanya mendistribusikan bantuan. Pemerintah seharusnya mengubah orientasi kebijakan: dari populis transaksional menjadi solusi struktural berbasis keadilan sosial.
Solusi Berkelanjutan atau Polesan Sementara?
Partai X mendesak evaluasi menyeluruh atas efektivitas BSU. Jangan sampai anggaran triliunan rupiah hanya jadi pemanis statistik tanpa perbaikan kondisi riil pekerja. Kesejahteraan bukan soal bantuan, tapi soal keberanian negara menjalankan amanat konstitusi secara total.
Jika pemerintah serius memperjuangkan keadilan sosial, maka saatnya mulai dari upah layak, jaminan sosial menyeluruh, dan pendidikan politik berbasis Sekolah Negarawan di semua lapisan. Sebab bangsa besar tak dibangun dengan bantuan kecil, tetapi dengan kebijakan besar yang melindungi rakyat secara nyata.
