beritax.id – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyebut BRICS berpotensi memperkuat multilateralisme. Dalam forum yang diselenggarakan di Brasilia, Mardani menekankan peran BRICS sebagai alternatif bagi negara berkembang menghadapi ketidakpastian global.
Ia mengangkat pentingnya reformasi World Trade Organization (WTO) dan penggunaan mata uang nasional untuk memperkuat perdagangan antaranggota. “BRICS bisa jadi strategi membangun ketahanan ekonomi bersama di tengah ekonomi sepihak,” ujarnya.
Wakil Ketua BKSAP Hussein Fadluloh turut mendorong kerja sama strategis antaranggota BRICS. Ia menilai investasi dan transfer teknologi penting untuk mendukung hilirisasi nasional. Menurutnya, BRICS dapat menciptakan jalur baru kolaborasi bagi Indonesia ke depan. Hussein menegaskan bahwa transfer teknologi penting untuk mencapai pembangunan.
Partai X: Tantangan Utama Kita Bukan di Luar, Tapi di Dalam Negeri Sendiri
Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, memberikan catatan tajam. “BRICS bisa penting, tapi jangan lupa: krisis utama kita bukan di WTO, tapi di ruang makan rakyat,” tegasnya.
Ia menyebut, bicara multilateralisme tak boleh melupakan defisit sistem dalam negeri. Ketidakpastian justru lahir dari kepemimpinan tanpa peta jalan. “Apa arti reformasi global kalau ekonomi rakyat terus terjepit di antara korupsi dan kartel?” lanjutnya.
Prayogi mengingatkan kembali tiga tugas utama pemerintah: melindungi rakyat, melayani kebutuhan dasar, dan mengatur secara adil dan setara.
“Kalau negara hanya sibuk diplomasi luar negeri, lalu lupa dapur rakyat sendiri, itu pengingkaran mandat,” ujarnya.
Ia menyoroti minimnya reformasi struktural dalam negeri, khususnya dalam keadilan anggaran, penyederhanaan birokrasi, dan pemulihan kedaulatan pangan.
Solusi Partai X: Bangun Kekuatan Domestik Sebelum Mengejar Simbol Global
Partai X menegaskan, multilateralisme sejati hanya mungkin jika rakyat merasa aman di rumahnya sendiri. Oleh karena itu, Partai X menawarkan solusi konkret:
- Amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi pada rakyat.
- Digitalisasi transparan sistem APBN untuk mencegah kebocoran dan rente.
- Restrukturisasi BUMN agar kembali melayani rakyat, bukan konglomerasi.
- Audit kerjasama luar negeri yang tidak berdampak pada ekonomi lokal.
- Integrasi diplomasi luar negeri dengan kebutuhan pangan, pendidikan, dan energi nasional.
Melalui Sekolah Negarawan, Partai X membentuk kader yang tidak silau panggung luar negeri. Di sekolah ini, pemimpin diajarkan bahwa diplomasi harus berpijak pada kebutuhan domestik. Mereka dididik menjadi negarawan yang berpikir global tapi bekerja untuk rakyat.
“Pemimpin harus paham, multilateral itu bukan seminar, tapi perjuangan rakyat kecil di pasar dan sawah,” tegas Prayogi.
Partai X mengingatkan, globalisasi tak akan menyelamatkan jika ketahanan lokal terus dikuasai segelintir kelompok. “Sebelum bicara BRICS, bereskan dulu pangan, pendidikan, dan kekuasaan yang karut-marut,” tutup Prayogi.
