beritax.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema FLPP sebesar 17.701 unit tahun ini. Plafon pembiayaan yang disiapkan mencapai Rp2,92 triliun, meningkat dari realisasi tahun sebelumnya. Penyaluran ini diklaim menjadi bagian dari strategi jangka panjang BRI dalam memperluas akses pembiayaan perumahan inklusif.
Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyebut bahwa KPR subsidi FLPP dirancang untuk menjawab backlog perumahan nasional. Sasarannya adalah masyarakat berpenghasilan rendah, dengan plafon bunga tetap 5 persen dan tenor 20 tahun. BRI juga memperluas kerja sama hingga ke sektor informal, termasuk mitra Bluebird dan ASN lintas instansi.
Target Terus Naik, Tapi Rumah Murah Tetap Sulit Dicari
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menyambut skeptis peningkatan target tersebut. Menurutnya, penambahan kuota tidak menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau.
“Kenaikan target tidak selalu berbanding lurus dengan realitas lapangan. Banyak rakyat tetap gigit jari,” ujar Prayogi. Ia menilai proses administrasi KPR subsidi masih menyulitkan, terutama bagi pekerja informal. Belum lagi, banyak proyek rumah subsidi berada di lokasi terpencil, jauh dari fasilitas dasar.
Negara Wajib Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Partai X kembali mengingatkan bahwa tugas negara tidak hanya menaikkan angka target, tapi memastikan keadilan distribusi perumahan.
Pemerintah wajib melindungi hak dasar rakyat atas tempat tinggal, melayani tanpa diskriminasi profesi, dan mengatur agar properti tidak dikuasai spekulan.
Prayogi menyebut, masih banyak kelompok masyarakat yang belum tersentuh KPR subsidi, terutama yang tidak memiliki slip gaji tetap. Padahal, mereka justru paling membutuhkan. “Pekerja informal itu tulang punggung ekonomi. Tapi malah tercecer dari sistem perumahan,” jelasnya.
Solusi Partai X: Keadilan Perumahan Lewat Terobosan Regulasi dan Pendidikan
Partai X menawarkan tiga solusi konkret untuk reformasi kebijakan perumahan nasional. Pertama, perluasan segmentasi penerima KPR FLPP termasuk pekerja tanpa slip gaji tetap, dengan skema penilaian berbasis riwayat transaksi dan pengeluaran. Kedua, penguatan regulasi penataan ruang agar pembangunan rumah subsidi tidak terisolasi dari akses publik. Ketiga, peningkatan kapasitas daerah dalam pemetaan kebutuhan perumahan lewat Sekolah Negarawan berbasis keadilan spasial dan ekonomi.
“Rumah bukan sekadar bangunan, tapi bagian dari strategi keadilan sosial,” tegas Prayogi. Sekolah Negarawan yang dikembangkan Partai X menekankan pentingnya desain kebijakan publik yang inklusif dan berpihak pada rakyat kecil.
Rumah Untuk Semua, Bukan Untuk Segelintir
Partai X mengajak semua pihak mengawal program perumahan rakyat agar tidak berhenti pada angka-angka target. Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar optimisme korporasi, tapi realisasi kepemilikan yang nyata. “Ketika yang mampu terus dibantu beli rumah, tapi yang kecil malah disuruh menunggu, di situlah negara gagal,” tutup Prayogi.
Bagi Partai X, rumah pertama harus jadi hak, bukan hadiah yang dikunci oleh sistem perbankan semata.
