beritax.id – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB), Purwadi Arianto, menyatakan bahwa reformasi birokrasi di Provinsi Lampung telah berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja di Bandarlampung.
“Kunjungan ke Lampung hari ini adalah untuk memastikan reformasi birokrasi di sini berjalan nyata dan berdampak,” ujar Purwadi. Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan meninjau langsung pelayanan publik sebagai tolok ukur pelaksanaan prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang berkualitas.
Wamen Purwadi menyebutkan bahwa prinsip pelayanan publik seperti keterbukaan, inklusif, keterpaduan, kenyamanan, efektivitas, dan efisiensi harus menjadi indikator utama. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang tidak berbelit dan nyaman merupakan harapan rakyat yang harus diwujudkan secara konkret.
Partai X: Jangan Cuma Evaluasi di Atas Kertas
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mempertanyakan efektivitas reformasi birokrasi yang hanya diukur melalui kunjungan dan narasi tanpa perubahan nyata di lapangan. “Tugas negara itu tiga: melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Kalau hanya sibuk pidato dan inspeksi, itu bukan reformasi,” tegasnya.
Menurut Rinto, reformasi birokrasi sejati bukan sekadar indikator administratif atau sertifikat pelayanan prima, melainkan menyentuh substansi: apakah rakyat dipermudah atau malah diperumit. Ia mengingatkan bahwa banyak birokrasi di daerah masih menyimpan budaya lamban, diskriminatif, dan transaksional.
Dalam prinsip Partai X, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi mandat untuk menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan.
Pemerintah tak boleh menjadikan birokrasi sebagai alat mempertahankan kekuasaan, tapi sebagai instrumen pelayanan publik yang adil.
Negara menurut Partai X adalah entitas yang mengelola wilayah, rakyat, dan pemerintahan demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Bila reformasi birokrasi hanya dilakukan secara simbolik, maka negara telah gagal menjalankan prinsip pelayanan yang sesungguhnya.
Solusi Partai X: Birokrasi Responsif, Digital, dan Diawasi Publik
Partai X menawarkan lima solusi. Pertama, audit menyeluruh terhadap birokrasi daerah, terutama di sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kependudukan. Kedua, digitalisasi total proses birokrasi agar transparan dan terhindar dari pungli.
Ketiga, pembentukan pos pengaduan independen berbasis masyarakat di setiap daerah untuk memantau kualitas pelayanan publik. Keempat, reformasi sistem rekrutmen dan promosi birokrasi agar berbasis integritas dan kompetensi, bukan koneksi dan balas jasa.
Kelima, wajibkan setiap pejabat daerah mempublikasikan laporan kinerja dan rencana tindak lanjut reformasi secara terbuka setiap triwulan.
Rakyat Butuh Pelayanan, Bukan Sandiwara Seremonial
Rinto Setiyawan menegaskan bahwa rakyat sudah bosan dengan narasi reformasi yang hanya berhenti di pidato dan kunjungan kerja. “Kalau reformasi birokrasi hanya menjadi panggung pencitraan, rakyat cuma jadi penonton sandiwara,” katanya.
Partai X mendorong agar reformasi birokrasi dibangun dari kebutuhan rakyat, bukan dari ambisi pencapaian administratif semu. Birokrasi yang efektif hanya bisa lahir jika negara hadir tulus untuk rakyat, bukan sekadar menjaga wajah kekuasaan di hadapan media.
