beritax.id– Biaya politik yang mahal dan sistem partai politik yang tidak berfungsi dengan baik semakin memperburuk kondisi demokrasi di Indonesia. Semakin banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pejabat, sementara hasilnya tidak terlihat jelas bagi kesejahteraan rakyat, semakin menunjukkan ketidakberesan dalam sistem pemerintahan yang ada. Di tengah biaya politik yang melambung, rakyat justru terhimpit oleh ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang semakin besar.
Biaya Politik yang Membebani Rakyat
Dalam beberapa tahun terakhir, biaya politik di Indonesia terus meningkat, baik itu untuk pemilihan umum, pengadaan kampanye, maupun dukungan logistik lainnya. Tak jarang, biaya politik yang mahal ini malah menyebabkan pejabat dan calon pejabat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok mereka, ketimbang kepentingan rakyat. Praktik ini memperburuk integritas pemerintahan, mengarah pada sistem yang lebih menguntungkan segelintir orang. Daripada menciptakan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Partai Politik: Salah Fungsi?
Partai politik yang seharusnya menjadi wadah pendidikan politik dan perekrutan pemimpin negara justru lebih sering terjebak dalam permainan kekuasaan dan kepentingan jangka pendek. Sistem yang ada telah mereduksi fungsi partai politik menjadi alat perebutan kekuasaan. Tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap kualitas pemimpin yang dihasilkan. Padahal, partai politik seharusnya berfungsi sebagai lembaga yang mendidik calon pejabat pemerintahan dan kepala negara. Adapun untuk memahami dan menjalankan amanah rakyat dengan bijaksana.
Prinsip Negara, Negarawan, dan Pemerintahan
Negara: Negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang dapat menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Negarawan: Negarawan adalah orang yang bijaksana, berwibawa, visioner, serta ahli dalam ilmu kenegaraan, pemerintahan, dan politik. Mereka berkomitmen pada prinsip dasar kebijakan negara dan memastikan pengelolaan urusan negara dilakukan secara transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah: Pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Dalam hal ini politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
Kejahatan Politik: Kejahatan politik adalah upaya dan bentuk penyimpangan dalam mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara manipulatif, koruptif, dan tertutup. Adapun ang digunakan untuk kepentingan sempit dan mengorbankan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
Sejahtera: Sejahtera adalah suatu kondisi di mana kebutuhan dasar seseorang atau masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan ini mencakup sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), pendidikan, dan kesehatan.
Solusi: Pendidikan Politik dan Penguatan Sistem Demokrasi
Untuk memperbaiki kondisi ini, partai politik perlu kembali pada fungsi utamanya, yaitu mendidik calon pejabat pemerintahan dan kepala negara yang akan membawa visi besar untuk kebaikan rakyat. Pendidikan calon pemimpin negara, sebagaimana prinsip Sekolah Negarawan, harus menekankan pada pembentukan karakter, kecerdasan politik, dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, partai politik harus mengedepankan kualitas daripada kuantitas dalam proses pencalonan, dengan mempertimbangkan visi jangka panjang dan bukan hanya sekadar kepentingan jangka pendek.
Selain itu, sistem pemilihan yang lebih transparan dan adil harus diperkenalkan. Hal ini untuk mengurangi manipulasi dan kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kelompok. Negara harus memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan. Agar setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Dengan mengembalikan partai politik pada fungsi pendidikannya, memperbaiki kualitas pemimpin yang dihasilkan, dan memperkuat sistem pengawasan dalam proses pemerintahan. Kita dapat mencapai demokrasi yang lebih sehat dan negara yang lebih sejahtera.
