beritax.id – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan bahwa Perum Bulog harus mengambil langkah strategis dalam mengatasi masalah beras sisa impor tahun 2024 yang sudah berkutu.
Menurut anggota DPR di komisi yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan itu, Bulog selama ini hanya ditugaskan menyimpan serta menyalurkan bahan pangan, tetapi tidak punya kewenangan dalam mengambil keputusan. Dia menilai masalah beras tersebut seharusnya tidak terjadi.
“Negara itu wajib menyediakan pangan yang berkualitas untuk masyarakatnya,” kata Daniel dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin. Dia mengatakan Bulog juga harus memantau beras yang ada di gudang secara realtime. Minimal, kata dia, setiap satu minggu harus ada beras yang dikeluarkan untuk disalurkan, dengan basis data penerima yang valid.
Ke depannya, dia meminta agar kebijakan impor benar-benar diperhitungkan secara matang dan tidak hanya asal impor. Menurut dia, kebijakan impor harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, menyatakan bakal mengecek langsung kualitas beras yang disimpan di gudang-gudang Bulog, untuk menindaklanjuti laporan dari berbagai pihak yang menemukan beras-beras Bulog berkutu.
Menurut dia, Bulog bakal terus memperbaiki sirkulasi dan tata kelola penyimpanan beras. Sehingga ke depan temuan beras yang berkutu semakin berkurang. Sementara itu, untuk beras yang ditemukan berkutu dan tidak layak konsumsi, Sudaryono menyebut perlu ada cara-cara lain.
Partai X: Bulog Jangan Diam, Segera Bertindak!
Menanggapi temuan beras impor yang berkutu, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa Bulog tidak boleh tinggal diam dan harus segera mengambil langkah konkret.
“Tugas pemerintah itu ada tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam kasus ini, Bulog harus bertindak tegas dan cepat agar rakyat tidak dirugikan,” tegas Prayogi.
Prayogi mengingatkan bahwa pangan berkualitas adalah hak masyarakat yang tidak bisa ditawar. Ia meminta Bulog memastikan distribusi beras dilakukan secara efektif agar stok tidak menumpuk terlalu lama di gudang.
“Bulog harus mengedepankan strategi distribusi yang baik, memastikan stok yang ada di gudang segera disalurkan, serta memperketat pengawasan kualitas pangan di lapangan,” ujar Prayogi.
Prinsip Partai X
Partai X menegaskan bahwa pemerintah adalah bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
“Kasus beras berkutu ini adalah bukti bahwa manajemen pangan kita butuh perbaikan serius. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kebijakan impor yang tidak matang dan pengelolaan stok yang buruk,” tegas Prayogi.
