beritax.id – Kementerian Pertanian menerima laporan masuknya beras ilegal di Sabang. Laporan itu menyebut jumlahnya mencapai 250 ton.”Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasannya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kediamannya di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (23/11) sore.
Kasus tersebut langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian dan TNI. Gudang milik PT Multazam Sabang Group juga disegel petugas.
Respons Partai X: Negara Wajib Melindungi Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan kembali tugas negara. Ia mengingatkan negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat sesuai prinsip konstitusi. Menurutnya, masuknya beras ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan rantai pangan di pelabuhan. Prayogi menilai kejadian ini berpotensi merusak stabilitas pangan nasional.
Masalah Inti: Pengawasan Lemah dan Celah Impor
Masuknya beras ilegal menunjukkan masalah struktural. Ada celah pada sistem pengawasan pangan di daerah perbatasan. Kasus ini juga memperlihatkan rendahnya disiplin aparatur dalam mengikuti perintah Presiden. Kejadian serupa dilaporkan juga terjadi di Batam sehingga perlu penanganan cepat.
Prinsip Partai X menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan. Pangan adalah kebutuhan dasar yang wajib dijaga oleh negara dengan ketat. Pemerintah hanyalah pelayan rakyat sehingga tidak boleh membiarkan sektor pangan dikuasai pihak tertentu. Partai X menegaskan negara harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan.
Solusi Partai X
Partai X menawarkan beberapa langkah solutif sesuai prinsip kelembagaan dan reformasi: Penguatan sistem pengawasan digital di seluruh pintu masuk negara. Implementasi reformasi hukum berbasis kepakaran untuk membatasi ruang manipulasi impor. Pembentukan satuan audit pangan terpadu agar rantai distribusi lebih akuntabel. Peningkatan pengawasan oleh aparat daerah dengan mekanisme kontrol publik. Penegakan hukum tegas tanpa kompromi terhadap pelaku impor ilegal.
Partai X menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata. Pengawasan pangan harus diperkuat dari pusat hingga daerah. Kasus beras ilegal harus menjadi titik balik penguatan kedaulatan pangan nasional. Partai X meminta pemerintah bertindak cepat agar kejadian serupa tidak terulang.
