beritax.id – Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan pembiayaan luar negeri memiliki nilai lebih dari sekadar pendanaan. Ia menegaskan pembiayaan luar negeri membawa gagasan, inovasi, dan teknologi yang mampu memperkuat kelembagaan nasional.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan Development Partner Coordination Meeting yang dihadiri berbagai mitra pembangunan internasional. Febrian menekankan bahwa dialog terstruktur diperlukan untuk meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, serta respons cepat terhadap tantangan pembangunan.
Transformasi Perencanaan Pembiayaan dan Penguatan Pipeline Proyek
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Putut Hari Satyaka menjelaskan arah kebijakan pembiayaan luar negeri dan tahapan Blue Book 2025–2029. Ia menegaskan proses perencanaan harus memastikan implementasi cepat dan selaras dengan prioritas nasional.
Pertemuan itu membahas transisi dari Blue Book ke Green Book serta penguatan penyiapan proyek agar tidak terjadi duplikasi dan bisa berjalan lebih efektif. Keterlibatan mitra internasional dianggap penting untuk menjaga kualitas proyek dan mendukung RPJMN 2025–2029.
Perspektif Partai X: Kelembagaan Kuat Menentukan Arah Pembangunan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra menegaskan bahwa negara memiliki tiga tugas utama. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan bijaksana.
Prayogi menilai pembiayaan luar negeri harus diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, bukan sekadar menambah utang. Kelembagaan lemah akan menghambat pemerataan pembangunan dan merugikan rakyat dalam jangka panjang.
Menurut Partai X, pembangunan berbasis pembiayaan luar negeri harus menjunjung prinsip kemandirian nasional dan efektivitas penggunaan anggaran. Setiap rupiah pembiayaan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Prinsip Partai X: Tata Kelola Bersih dan Transparansi Penggunaan Dana
Dokumen prinsip Partai X menegaskan bahwa tata kelola bersih adalah fondasi utama pembangunan nasional. Setiap kerja sama pembiayaan harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan bebas rente.
Partai X menekankan pentingnya meminimalkan ketergantungan eksternal dan memastikan transfer pengetahuan dari mitra internasional berjalan efektif. Pembangunan harus berbasis kebutuhan rakyat dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan luar yang merugikan.
Prinsip keberpihakan kepada rakyat mewajibkan negara memastikan bahwa setiap proyek pembiayaan luar negeri membantu peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan memperkuat pelayanan publik.
Analisis Kritis Partai X terhadap Kebijakan Pembiayaan Luar Negeri
Partai X menilai proses Blue Book hingga Green Book harus diawasi ketat agar tidak terjadi pemborosan dan duplikasi proyek. Efektivitas pipeline proyek harus menjadi prioritas.
Partai X juga menyoroti perlunya audit kebijakan pembiayaan luar negeri secara berkala. Evaluasi harus fokus pada dampak langsung terhadap penguatan kelembagaan daerah dan pusat.
Prayogi menegaskan pentingnya menghindari agenda pembangunan yang hanya berorientasi pada proyek fisik. Transfer teknologi dan peningkatan kapasitas birokrasi adalah aspek utama dalam memperkuat negara.
Solusi Partai X untuk Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Efektif
Partai X menawarkan beberapa solusi strategis untuk memastikan pembiayaan luar negeri mendukung kelembagaan yang kuat. Pertama, memperkuat sistem evaluasi internal agar proyek pembiayaan selaras dengan kebutuhan rakyat.
Kedua, membangun mekanisme transparansi publik dalam seluruh tahap Blue Book dan Green Book agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran.
Ketiga, menekankan kewajiban mitra pembangunan untuk memberikan transfer teknologi yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh lembaga pemerintah.
Keempat, mendorong pelatihan aparatur untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola pembiayaan internasional.
Kelima, menegaskan pentingnya kemandirian nasional dengan memperkuat kapasitas pendanaan domestik sambil tetap memanfaatkan peluang kerja sama luar negeri secara selektif.
Penutup: Partai X Siap Mengawal Pembiayaan Berorientasi Kepentingan Publik
Partai X menegaskan dukungan terhadap penguatan kelembagaan sebagai kunci pembangunan nasional. Pembiayaan luar negeri harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada rakyat.
Partai X berkomitmen mengawal agar pembiayaan tidak hanya menjadi tambahan dana, tetapi menjadi jalan bagi peningkatan kapasitas negara dalam mengatur, melayani, dan melindungi seluruh warga Indonesia.
