beritax.id – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa sebanyak 45 persen bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul di hadapan para pendamping PKH se-Kabupaten Nganjuk di Pendopo KRT Sosrokoesoemo Pemkab Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026). “Ini data dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), merangkum dari banyak data, kesimpulannya 45 persen bansos keluarga harapan tidak tepat sasaran. Kita mari jujur aja dulu,” ujar Gus Ipul.
Menurut mantan Wali Kota Pasuruan itu, persoalan salah sasaran tidak hanya terjadi pada PKH. Program bantuan lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP), subsidi elpiji 3 kilogram hingga subsidi listrik juga dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Gus Ipul menegaskan, berbagai bantuan tersebut justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu. Namun, ada kelompok yang disebutnya sebagai “the invisible people,” atau masyarakat yang berhak menerima bantuan tetapi belum terdata.
Pentingnya Pembenahan Data Kemiskinan
Untuk menyelesaikan masalah ketidakakuratan penyaluran bantuan sosial, pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap basis data penerima manfaat melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Gus Ipul menjelaskan bahwa sebelumnya, setiap tingkatan pemerintahan memiliki data masing-masing, yang seringkali tidak akurat. “Dulu Kemensos (Kementerian Sosial) punya data sendiri, pemprov data sendiri, pemkab sendiri. Sekarang ini ada DTSEN yang setiap saat berubah dan dinamis,” ujarnya.
Pemutakhiran data yang dinamis dan terus-menerus akan mencatat setiap perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti kelahiran, kematian, dan perubahan status sosial ekonomi. Gus Ipul mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data. “Saya ajak bapak Bupati Nganjuk, para lurah dan kades untuk bergerak bersama-sama melakukan pemutakhiran data,” katanya. Selain itu, Gus Ipul menegaskan bahwa pemutakhiran data bukan hanya tanggung jawab Kemensos. Tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat berpartisipasi melalui fitur usul-sanggah pada aplikasi DTSEN.
Tanggapan Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menanggapi masalah ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan menekankan bahwa tugas negara tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam konteks ini, ketidakakuratan dalam penyaluran bantuan menunjukkan bahwa pemerintah belum menjalankan tugasnya dengan optimal. Salah sasaran dalam bantuan sosial mencerminkan buruknya tata kelola data yang ada dan kurangnya responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan.
Partai X berpendapat bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan akurasi data dan penyaluran bantuan sosial yang tepat. Selain itu, pemerintah pusat juga harus lebih memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan bukan sekadar formalitas.
Solusi dari Partai X
1. Penguatan Sistem Data Terpadu yang Akuntabel
Partai X mengusulkan agar pemerintah segera memperkuat sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel. Data yang akurat dan terupdate secara dinamis akan membantu mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan. Setiap warga negara yang membutuhkan bantuan harus terdata dengan benar agar tidak ada kelompok yang terlewat.
2. Pemisahan Antara Negara dan Pemerintah
Pemisahan tegas antara negara dan pemerintah adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan negara tidak semata-mata bergantung pada kehendak individu atau kelompok tertentu. Negara harus berperan sebagai pengatur yang melindungi dan melayani rakyat. Sementara pemerintah bertugas untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif, efisien, dan transparan.
3. Digitalisasi Birokrasi untuk Meningkatkan Akuntabilitas
Partai X juga mendukung digitalisasi birokrasi untuk memutus rantai korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial. Dengan sistem berbasis teknologi, proses pengumpulan dan pemutakhiran data akan lebih efisien, mengurangi intervensi manual yang sering menimbulkan kesalahan dan penyalahgunaan.
4. Pendidikan Moral dan Berbasis Pancasila
Sebagai solusi jangka panjang, Partai X menyarankan agar pendidikan moral dan berbasis Pancasila diberikan kepada generasi muda. Dengan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila, masyarakat akan lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam berpartisipasi dalam program-program sosial. Hal ini juga akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.
Kesimpulan
Pembenahan dalam tata kelola data dan penyaluran bantuan sosial adalah langkah awal untuk memastikan bantuan yang tepat sasaran. Pemerintah daerah harus lebih responsif dalam memastikan bahwa setiap bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Partai X percaya bahwa dengan solusi yang berbasis transparansi, digitalisasi, dan pendidikan berbasis nilai. Masalah kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial dapat diatasi secara efektif. Pemerintah harus melaksanakan tugasnya untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat secara adil dan bijaksana.
